ATAPKOTA.COM, MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan kepala daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen di Gedung DPRD Kota Medan tersebut menjadi ruang bagi fraksi-fraksi menyampaikan catatan sekaligus meminta penjelasan lebih rinci terkait arah kebijakan anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada 2027.
Salah satu sorotan utama datang dari Fraksi Partai Gerindra. Melalui Dame Dumasari Hutagalung, Gerindra menegaskan APBD tidak boleh dipandang sekadar sebagai kumpulan angka, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik serta pembangunan yang nyata.
Gerindra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara konkret. Tidak hanya besaran anggaran yang diterima, tetapi juga tujuan penggunaannya, keluaran yang dihasilkan, pendapatan yang diperoleh apabila ada, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” kata Dame.
Gerindra juga meminta Pemko Medan mengevaluasi kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta program yang hasilnya sulit diukur. Menurut fraksi tersebut, apabila efisiensi anggaran harus dilakukan, pengurangan semestinya menyasar pemborosan, bukan mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Penanganan banjir menjadi salah satu contoh yang disoroti. Gerindra menilai keberhasilan program tidak cukup diukur melalui tingkat serapan anggaran maupun besarnya proyek infrastruktur. Ukuran yang lebih penting adalah berapa titik banjir yang benar-benar dapat diselesaikan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut.
Hal serupa diminta dalam program pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial, menurut Gerindra, seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga berdasarkan jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan mampu hidup lebih mandiri.
Sorotan juga mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Anggaran di kedua sektor tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembangunan gedung maupun penyediaan fasilitas, tetapi menghasilkan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta indikator keberhasilan diarahkan pada peningkatan penggunaan transportasi publik serta kontribusinya dalam mengurangi kemacetan, bukan semata-mata jumlah halte atau armada yang tersedia.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat melalui Muslim menilai penyusunan APBD 2027 harus mencerminkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan daerah. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan publik dinilai harus menjadi pijakan dalam penyusunan anggaran.
Demokrat mencermati proyeksi pendapatan daerah Kota Medan pada 2027 yang mencapai sekitar Rp6,9 triliun atau turun 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp4,1 triliun.
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta dioptimalkan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Dari sisi belanja, proyeksi APBD 2027 mencapai sekitar Rp7,1 triliun atau meningkat 2,29 persen dibandingkan APBD 2026. Demokrat mengingatkan peningkatan belanja harus tetap diikuti efisiensi dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
Fraksi tersebut juga meminta penjelasan mengenai sejumlah perubahan alokasi anggaran OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya telah disepakati. Perubahan itu antara lain menyangkut sektor pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi, perumahan serta kawasan permukiman, sosial, perhubungan dan ketenagakerjaan.
Demokrat juga menyoroti kualitas pelayanan sejumlah OPD yang dinilai masih perlu diperbaiki, termasuk dari sisi keramahan aparatur saat berhadapan dengan masyarakat.
“RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat.
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran pun diminta menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan anggaran Kota Medan tahun depan.
Fraksi Partai NasDem melalui Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi roh dalam penyusunan APBD 2027.
Sejumlah kebutuhan yang disoroti meliputi perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua, hingga bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta Pemko Medan memberi perhatian terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil yang menghadapi kenaikan biaya usaha serta perubahan daya beli masyarakat.
Di bidang kesehatan, NasDem meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Menurut fraksi tersebut, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta, tetapi harus dilihat dari kemampuan mereka memperoleh pelayanan ketika membutuhkan.
Persoalan rujukan, ketersediaan kamar rawat inap, antrean pasien di instalasi gawat darurat (IGD), hingga keterbatasan ruang ICU dinilai perlu menjadi perhatian dalam kebijakan kesehatan daerah.
NasDem mengingatkan Pemko Medan untuk melihat persoalan tersebut dari perspektif keluarga pasien yang datang ke rumah sakit dalam kondisi cemas dan membutuhkan kepastian pelayanan.
Berbagai catatan fraksi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Masukan DPRD diharapkan dapat digunakan Pemko Medan untuk menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, terukur dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, Wali Kota Medan Rico Waas mengikuti secara langsung penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari proses pembahasan APBD Kota Medan 2027.(AP/red)
