ATAPKOTA.COM – Politik akomodatif Presiden Prabowo Subianto yang berupaya merangkul beragam kekuatan politik ke dalam pemerintahan dapat dibaca sebagai strategi untuk membangun stabilitas dan memperluas dukungan di parlemen maupun pemerintahan. Namun, di balik strategi tersebut terdapat persoalan yang patut diperhatikan: semakin luas lingkaran kekuasaan, semakin besar pula tantangan dalam menjaga keseimbangan kepentingan di antara kelompok-kelompok yang berada di dalamnya.
Pasca-Pilpres 2024, sejumlah kekuatan politik yang sebelumnya berada pada posisi berbeda kemudian masuk atau berdekatan dengan pemerintahan Prabowo. Dari perspektif stabilitas politik, pendekatan semacam ini dapat mengurangi polarisasi dan membuka ruang kerja sama yang lebih luas.
Namun, politik tidak hanya berbicara mengenai siapa yang berada di dalam pemerintahan. Politik juga berkaitan dengan persepsi mengenai representasi, distribusi pengaruh, dan rasa keadilan di antara kelompok pendukung.
Di sinilah paradoks politik akomodatif dapat muncul.
Ketika mantan lawan politik memperoleh ruang dalam pemerintahan, sebagian pendukung yang merasa telah bekerja sejak awal dapat mempertanyakan posisi mereka. Mereka mungkin tidak mempersoalkan masuknya kelompok baru secara prinsip, tetapi dapat mempertanyakan apakah kontribusi politik mereka masih memiliki nilai yang sama dalam konfigurasi kekuasaan baru.
Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika ekspektasi politik di tingkat akar rumput tidak sejalan dengan keputusan elite di tingkat pusat.
Ketika Pendukung Awal Merasa Tersisih
Koalisi politik pada dasarnya dibangun melalui negosiasi kepentingan. Tidak ada jaminan bahwa seluruh kelompok akan memperoleh posisi atau pengaruh sesuai dengan harapan masing-masing.
Akan tetapi, ketika kesenjangan antara ekspektasi dan realitas semakin lebar, potensi munculnya kekecewaan politik juga semakin besar.
Kelompok pendukung awal, termasuk relawan dan struktur politik yang bekerja di tingkat akar rumput, dapat merasa bahwa peran mereka semakin berkurang ketika konfigurasi pemerintahan berubah.
Pada titik ini, konsep subaltern menjadi relevan sebagai sebuah kerangka analisis. Istilah tersebut merujuk pada kelompok yang berada dalam struktur kekuasaan, tetapi memiliki keterbatasan dalam menentukan arah keputusan dan menyuarakan kepentingannya.
Dengan demikian, paradoksnya bukan terletak pada banyaknya kelompok yang berhasil dirangkul, melainkan pada kemungkinan munculnya kelompok yang secara formal berada dalam orbit kekuasaan tetapi secara substantif merasa tidak lagi memiliki pengaruh.
Mereka berada di dalam, tetapi tidak sepenuhnya didengar.
Dalam perspektif Antonio Gramsci, hegemoni tidak semata-mata dibangun melalui dominasi. Hegemoni juga membutuhkan penerimaan, kepemimpinan moral dan intelektual, serta kemampuan mempertahankan persetujuan dari kelompok yang berada di bawah suatu konfigurasi kekuasaan.
Karena itu, konsolidasi elite tidak otomatis identik dengan konsolidasi politik.
Sebuah pemerintahan dapat memiliki dukungan elite yang luas, tetapi pada saat yang sama menghadapi persoalan dengan basis pendukung di tingkat bawah apabila terdapat kesenjangan antara narasi kekuasaan dan pengalaman politik mereka.
Di sinilah politik akomodatif menghadapi ujian.
Merangkul lawan memang dapat memperluas basis kekuasaan. Namun, apabila proses tersebut dipersepsikan mengorbankan kelompok yang selama ini menjadi basis perjuangan, akomodasi justru dapat menghasilkan ketegangan baru.
Persoalannya bukan semata siapa mendapatkan jabatan, tetapi siapa yang merasa masih memiliki tempat dalam proyek politik tersebut.
2028 dan Ujian Konsolidasi
Tahun 2028 dapat menjadi periode penting untuk menguji sejauh mana konsolidasi politik pasca-Pilpres 2024 mampu dipertahankan. Namun, terlalu dini untuk memastikan bahwa tahun tersebut akan menjadi titik krisis ataupun sebaliknya menjadi masa konsolidasi yang berhasil.
Yang lebih relevan adalah melihat sejumlah indikator sejak sekarang: bagaimana pemerintah mengelola hubungan dengan partai pendukung, bagaimana aspirasi relawan diposisikan, bagaimana komunikasi politik dibangun di tingkat akar rumput, serta sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab kepentingan publik secara nyata.
Jika kelompok-kelompok pendukung merasa tetap memiliki ruang partisipasi, akomodasi politik dapat berfungsi sebagai instrumen konsolidasi.
Sebaliknya, apabila akomodasi elite berjalan tanpa diikuti mekanisme representasi yang memadai, kekecewaan dapat terakumulasi.
Dalam kondisi seperti itu, kelompok yang sebelumnya menjadi bagian dari mesin politik kemenangan dapat berubah menjadi kelompok yang kritis terhadap konfigurasi kekuasaan yang baru.
Paradoks terbesar dari hegemoni justru dapat muncul bukan dari lawan di luar kekuasaan, melainkan dari kelompok yang merasa kehilangan tempat di dalamnya.
Politik yang terlalu berorientasi pada kesepakatan elite berisiko menciptakan jarak dengan basis pendukung. Ketika jarak tersebut semakin lebar, loyalitas politik tidak lagi dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang permanen.
Karena itu, tantangan pemerintahan Prabowo bukan hanya bagaimana merawat koalisi elite, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan politik dengan masyarakat dan kelompok pendukung di tingkat akar rumput.
Stabilitas yang hanya bertumpu pada kesepakatan elite memiliki batas. Sebaliknya, stabilitas yang dibangun melalui komunikasi, representasi, dan kepercayaan publik memiliki fondasi yang lebih luas.
Pada akhirnya, politik akomodatif akan diuji oleh kemampuannya menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah semakin luasnya lingkaran kekuasaan juga berarti semakin luasnya ruang partisipasi politik?
Jika jawabannya tidak, maka hegemoni yang tampak kuat di pusat dapat menyimpan persoalan di bawah permukaan.
Dan di situlah paradoksnya: upaya merangkul semua kekuatan politik untuk menciptakan stabilitas justru harus berhati-hati agar tidak melahirkan kelompok baru yang merasa berada di luar, meskipun secara formal masih berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Tulisan diatas dikirim oleh : Faisol Sanjaya – Praktisi Relawan Jokowi / Dewan Pengawas Bara JP.
