ATAPKOTA.COM, TANGERANG – Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya memperkuat toleransi, kerukunan, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ia juga meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan segera menangani persoalan intoleransi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Pesan tersebut disampaikan Gibran saat membuka Kongres Nasional ke-V Asosiasi Pendeta Indonesia (API) di Grand Serpong Hotel & Resort, Tangerang, Banten, Kamis (8/10/2026).
Gibran mengatakan, keberagaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu menjaga perdamaian dan membangun sikap saling menghargai di tengah perbedaan.
“Indonesia adalah negara, bangsa yang majemuk. Perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, nilai-nilai toleransi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di tempat Bapak Ibu masih terjadi kasus-kasus intoleransi,” ujar Gibran.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki perhatian serius terhadap persoalan intoleransi, termasuk dalam menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Jaminan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Pemerintah memiliki perhatian serius terkait ini. Negara harus hadir menjamin kemerdekaan warganya dalam memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, seperti yang diamanatkan di Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Gibran turut menyinggung penanganan persoalan yang terjadi di GKPI Rajeg. Ia mengatakan telah berkomunikasi dengan pendeta, pengurus gereja, dan pemangku kepentingan di daerah untuk mencari penyelesaian.
Menurut Gibran, gereja tersebut tidak ditutup, melainkan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih layak dengan bantuan pemerintah daerah. Dengan demikian, jemaat tetap dapat melaksanakan ibadah.
Ia menekankan, setiap persoalan yang berkaitan dengan intoleransi perlu ditangani secara cepat dan tepat. Pemerintah dan pemangku kepentingan di daerah, kata dia, harus peka terhadap dinamika masyarakat serta segera mencari solusi ketika muncul potensi konflik.
“Saya selalu mengingatkan kepada para pemangku kepentingan, khususnya kepala daerah, Kapolda, Pangdam, agar peka terhadap kondisi di tengah masyarakat. Jika ada percikan-percikan intoleransi di tengah masyarakat, segera selesaikan, segera dicari solusinya,” pinta Gibran.
Gibran juga mengingatkan bahwa menjaga kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis sekaligus menjaga keutuhan bangsa.
Ia mengajak masyarakat untuk saling membantu dan menghargai perbedaan, serta tidak mudah terpengaruh provokasi maupun berita bohong yang berpotensi memecah belah persatuan.
“Mari kita jaga Indonesia bersama-sama. Kita harus saling menguatkan, saling bantu, saling topang. Jadikan perbedaan bukan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan kabar bohong,” tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal API sekaligus Ketua Panitia Kongres, Pdt. Estefanus Baalati, melaporkan bahwa organisasi yang berdiri sejak 2002 tersebut telah memiliki kepengurusan di 34 provinsi dan sekitar 208 kabupaten/kota. API juga memiliki tiga perwakilan luar negeri, yakni di Timur Tengah, Malaysia, dan Hong Kong.
Kongres Nasional ke-V API dihadiri hampir 400 peserta dari berbagai daerah. Pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus pembahasan arah program dan peran para pendeta dalam kehidupan bermasyarakat.
Estefanus mengapresiasi kehadiran Gibran dalam kongres tersebut. Menurutnya, kehadiran Wakil Presiden mencerminkan semangat merangkul berbagai elemen masyarakat dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
“Kami bukan sekadar melihat beliau sebagai Wakil Presiden, tetapi kami melihat beliau sebagai pribadi yang berkarya bagi bangsa. Kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak Wapres kita, kerja-kerja yang menyatukan semua elemen, kerja-kerja yang menyatukan dan merangkul semua umat,” ungkap Estefanus.
Selain membahas konsolidasi nasional dan pembekalan kader, Kongres Nasional ke-V API juga mengagendakan pemilihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) API periode 2026–2031 serta penetapan arah organisasi dan program kerja strategis.(RE/red)
