ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Kota Pematangsiantar mendapat kuota 634 unit bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026. Namun, proses verifikasi calon penerima masih menghadapi sejumlah kendala.
Dari 300 calon penerima pada tahap pertama, baru 47 unit yang dinyatakan lolos verifikasi. Sementara itu, 253 calon lainnya belum lolos karena sejumlah alasan, antara lain calon penerima meninggal dunia, kondisi rumah dinilai sudah layak huni, atau calon penerima menolak bantuan.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Pematangsiantar, Robert Sitanggang, S.STP., M.Si., dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan dan Monitoring Progres Bedah Rumah, Kawasan Kumuh, dan Sanitasi Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Pemerintah Kota Pematangsiantar, Sabtu (10/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, S.Pi., M.Si., serta jajaran pemerintah daerah dan tim terkait.
Robert menjelaskan, pemerintah kota telah mengusulkan 229 unit sebagai data pengganti calon penerima yang tidak lolos verifikasi tahap pertama. Data tersebut, katanya, telah diverifikasi oleh tim.
“ Sisa yang belum dikirim sebanyak 24 unit, dan dalam waktu dekat akan terlaksana,” ujar Robert.
Pada tahap kedua, terdapat 334 unit yang masih dalam proses melengkapi data administrasi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Pemerintah Kota Pematangsiantar berharap proses verifikasi dan pemenuhan dokumen dapat segera diselesaikan agar bantuan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, kuota 634 unit tersebut masih membutuhkan penyelesaian tahapan administrasi dan verifikasi sebelum seluruh calon penerima dapat dipastikan memenuhi persyaratan program.
Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Pematangsiantar juga menganggarkan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada 2026.
Robert menyebutkan, pemerintah kota mengalokasikan rehabilitasi 15 unit rumah di kawasan kumuh dan delapan unit di luar kawasan kumuh. Totalnya sebanyak 23 unit, dan program tersebut sedang berjalan.
Ia juga memaparkan bahwa hingga 2025, Pematangsiantar telah menangani 830 unit rumah tidak layak huni melalui sejumlah sumber pendanaan. Rinciannya, 528 unit melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), 95 unit melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan 207 unit melalui Dana Alokasi Umum (DAU).
Robert berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan untuk penanganan rumah tidak layak huni, khususnya bagi masyarakat Pematangsiantar yang membutuhkan.
Dalam pemaparannya, Robert mengatakan 23 dari total 53 kelurahan di Pematangsiantar masuk dalam kawasan kumuh. Pemerintah kota telah melakukan sejumlah intervensi, antara lain perbaikan rumah tidak layak huni, saluran drainase, jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Dinas PKP juga sedang menyusun perencanaan peremajaan kawasan permukiman kumuh di lima kelurahan, yakni Kahean, Martoba, Sigulang-gulang, Naga Pitu, dan Tanjung Tongah.
Sementara itu, kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat berada di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, dengan luas 19,85 hektare.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Subrata Nata Lumbantobing, S.STP., M.S.P., berharap kawasan tersebut mendapat perhatian dan menjadi prioritas Kementerian PKP.
Wesly juga menyampaikan apresiasi kepada tim yang terlibat dalam pendataan calon penerima bantuan. Ia meminta seluruh pihak tetap berkomitmen agar program BSPS dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengatakan kunjungannya ke Pematangsiantar bertujuan mempercepat proses rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menjadi hunian yang layak.
Ia menegaskan, pemerintah menargetkan alokasi bantuan untuk seluruh Indonesia selesai dicairkan pada akhir Oktober 2026. Selanjutnya, November dan Desember difokuskan pada pembangunan dan relokasi sesuai kebutuhan program.
“Kita komit, akhir Oktober alokasi untuk seluruh Indonesia sudah selesai dicairkan. Karena November dan Desember sudah fokus pembangunan dan relokasinya. Untuk itu, mohon kerja sama seluruh pihak, agar program ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Sri Haryati.
Wali Kota Pematangsiantar berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pelaksanaan bantuan sekaligus memastikan program menjangkau warga yang memenuhi persyaratan.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata kepada Sri Haryati. Turut hadir tim Kementerian PKP, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing, S.STP., M.Si., para camat, dan lurah.(AP/red)
