ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan transformasi menyeluruh PT PLN (Persero), dengan fokus pada pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta percepatan pemanfaatan energi surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Usai pertemuan, Rosan mengatakan Presiden menginginkan PLN bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih baik, cepat, tanggap, dan efisien. Percepatan penggunaan panel surya dengan kapasitas 100 GW juga menjadi salah satu fokus pembahasan.
“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100GW solar panel,” ujar Rosan kepada awak media.
Rosan menjelaskan, Presiden secara khusus meminta agar pembenahan model bisnis PLN segera dirumuskan dan dipaparkan untuk menjadi dasar tindak lanjut transformasi perusahaan.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar pengelolaan PLN semakin efektif, produktif, dan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindaklanjuti,” ungkap Rosan.
Sebagai langkah lanjutan, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk melakukan kajian menyeluruh. Kajian tersebut diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan, termasuk mengevaluasi kemungkinan pengurangan beban subsidi.
“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” jelasnya.
Rosan menambahkan, pemerintah akan meninjau kembali model bisnis PLN untuk menentukan langkah pembenahan yang dinilai paling tepat.
“Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” katanya.
Selain pembenahan model bisnis, percepatan pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 GW menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Arahan ini menempatkan pengembangan energi surya sebagai bagian penting dari agenda transisi energi nasional. Namun, rincian pelaksanaan, tahapan pencapaian kapasitas, jadwal, serta skema pembiayaannya belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan Rosan.
Kejelasan mengenai aspek tersebut akan menjadi penting untuk memahami bagaimana target kapasitas 100 GW diterjemahkan menjadi program konkret, termasuk dalam kaitannya dengan pengembangan pembangkit dan sistem kelistrikan nasional.
Dalam pertemuan itu, pemerintah juga menyoroti kesiapsiagaan PLN menghadapi kondisi darurat yang dapat mengganggu layanan kelistrikan.
Rosan mengatakan PLN telah memiliki mekanisme antisipasi untuk menghadapi situasi krisis. Meski demikian, rencana cadangan atau backup plan dinilai masih perlu disempurnakan agar keandalan pasokan listrik tetap terjaga di berbagai wilayah Indonesia.
“Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” tegasnya.
Pembenahan model bisnis, peningkatan efisiensi, percepatan energi surya, dan penguatan rencana darurat menjadi bagian dari arah transformasi PLN yang dibahas bersama Presiden. Tahap selanjutnya adalah menyusun kajian dan rancangan pembenahan untuk dipaparkan kepada Kepala Negara sebelum ditindaklanjuti.(RE/red)
