ATAPKOTA.COM, MEDAN – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan tidak ada lagi titik panas (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terdeteksi di wilayah Sumut berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (16/10/2026). Sementara itu, kabut asap dan penurunan kualitas udara yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kota Medan, disebut berkaitan dengan pergerakan angin yang membawa asap dari luar daerah.
Kepala Dinas LHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (16/10/2026).
Heri menjelaskan, sekitar satu setengah bulan sebelumnya, Sumut sempat mendeteksi dua titik panas di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Samosir. Titik panas tersebut, menurutnya, berhasil ditangani melalui kolaborasi masyarakat bersama TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, dan Dinas LHK.
“Berdasarkan data BMKG hari ini, tidak ada lagi titik api di Sumatera Utara. Wilayah kita relatif aman bersama Aceh. Namun, fenomena asap yang merambah ke wilayah kita hingga warga kembali harus memakai masker dipicu oleh pergerakan angin dari daerah luar,” ujar Heri.
Heri mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di tingkat nasional saat ini banyak terjadi di kawasan gambut, antara lain di Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Riau.
Menurutnya, lahan gambut yang mengering akibat kondisi cuaca ekstrem berpotensi meningkatkan risiko kebakaran. Api di kawasan tersebut juga dapat sulit dipadamkan dan menghasilkan asap pekat.
Karena itu, Dinas LHK Sumut menyambut baik pembentukan badan khusus oleh pemerintah pusat yang menangani perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove serta gambut. Heri menilai, lahan gambut memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan metode pengelolaan dan penanganan yang sesuai.
“Karakteristik lahan gambut harus tetap basah dan berair. Jika mengering, potensi kebakaran sangat tinggi dan melahirkan asap pekat. Penanganannya tidak bisa disamakan dengan hutan darat biasa,” tegasnya.
Sebagai langkah mitigasi jangka pendek, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus membagikan masker kepada masyarakat. Pemprov Sumut juga berkoordinasi terkait pelaksanaan modifikasi cuaca untuk memicu hujan buatan di wilayah terdampak.
Selain itu, Dinas LHK Sumut mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dan turut berperan dalam pencegahan karhutla.
Upaya pencegahan tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko kebakaran meluas sekaligus menekan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Meski tidak ada titik panas yang terdeteksi di Sumut berdasarkan data yang disampaikan, kondisi kualitas udara tetap perlu dipantau. Masyarakat di wilayah terdampak juga diimbau mengikuti informasi resmi kualitas udara dan anjuran kesehatan dari instansi berwenang.(AP/red)
