ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi, menegaskan komitmennya memperkuat penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor, respons cepat, dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat serta daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kristomei setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu menandai dimulainya tugasnya memimpin BNPB di tengah berbagai tantangan kebencanaan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga erupsi gunung api.
“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ucapnya.
Kristomei menyebut penanganan bencana menjadi salah satu prioritas yang harus segera diperkuat. Menurutnya, beragam jenis bencana yang terjadi di Indonesia membutuhkan langkah penanganan yang cepat, terpadu, dan melibatkan banyak pihak.
“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” kata Kristomei.
Ia menegaskan, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh BNPB sendiri. Keterlibatan kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat diperlukan untuk memperkuat upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan ketika bencana terjadi.
“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.
Selain kolaborasi lintas sektor, Kristomei menyoroti pentingnya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi tersebut dinilai penting agar langkah penanggulangan bencana berjalan terarah dan koordinasi antarlembaga dapat berlangsung efektif.
Koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), juga menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan bencana.
Sebagai langkah awal, Kristomei menyatakan akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari kondisi organisasi sekaligus memastikan upaya penanggulangan bencana dapat segera berjalan.
“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya.
Kepemimpinan baru BNPB diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat respons terhadap bencana. Efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada kesiapan personel, kejelasan pembagian tugas, serta konsistensi koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.(RE/red)
