ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemulihan ekosistem gambut menjadi fokus utama lembaga yang dipimpinnya. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang, terutama saat musim kemarau ekstrem.
Hal itu disampaikan Satyawan seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia mengatakan, arahan Presiden menjadi landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan gambut agar dampak kebakaran terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat dapat ditekan.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” tutur Satyawan.
Menurut Satyawan, pengelolaan gambut membutuhkan langkah antisipasi yang terencana, terutama ketika kondisi cuaca meningkatkan risiko kebakaran. Fenomena El Niño juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam memetakan potensi kekeringan dan ancaman karhutla.
Selain mengendalikan kebakaran, BPGMN memiliki tugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan kawasan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan, termasuk akibat kebakaran. Pemulihan ditujukan agar fungsi ekologis kedua ekosistem tersebut dapat kembali berjalan dengan baik.
Satyawan menekankan pentingnya pemanfaatan sains dan teknologi dalam mendukung upaya pencegahan karhutla. Salah satu langkah yang akan diperkuat ialah pemodelan kondisi kekeringan dan pemetaan risiko kebakaran.
BPGMN juga akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, hingga pengelolaan mangrove. Pendekatan multidisiplin tersebut diharapkan membantu menentukan langkah penanganan berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah.
Satyawan mengatakan, penurunan kejadian kebakaran secara bertahap menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai. Ia juga menyebut pemetaan terhadap Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kawasan.
“Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.
Pemetaan tersebut penting untuk membantu mengidentifikasi kondisi kawasan gambut dan menentukan prioritas pencegahan maupun pemulihan. Namun, pencapaian target pengurangan kebakaran tetap memerlukan indikator yang terukur, pemantauan berkala, dan evaluasi hasil di lapangan.
Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai lembaga. Menurutnya, BPGMN merupakan salah satu pihak yang terlibat sehingga koordinasi lintas sektor harus diperkuat.
“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” tuturnya.
Sriyanto juga menyoroti pentingnya mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan sejak dini. Hasil identifikasi tersebut perlu dianalisis untuk melihat hubungan antarindikator dan menyusun proyeksi risiko sebagai dasar pengambilan tindakan.
Ia mencontohkan tinggi muka air gambut sebagai salah satu indikator yang perlu dipantau untuk mengantisipasi kebakaran. Menurutnya, informasi tersebut dapat membantu menentukan kapan tindakan pencegahan harus dilakukan.
“Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sistem peringatan dini berbasis data dalam pengendalian karhutla. Meski demikian, ambang batas tinggi muka air gambut perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lokasi, metode pengukuran, dan pedoman teknis yang berlaku.
Ke depan, efektivitas upaya BPGMN akan ditentukan oleh konsistensi pencegahan, kecepatan respons terhadap indikasi kebakaran, pemulihan ekosistem, serta koordinasi dengan lembaga dan masyarakat di wilayah rawan karhutla.(RE/red)
