ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Realisasi investasi nasional sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026 mencapai Rp 3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Dari total tersebut, investasi di luar Pulau Jawa mencapai 51,8 persen, lebih tinggi dibandingkan investasi di Pulau Jawa yang tercatat 48,2 persen.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, menyampaikan capaian tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Data itu mencakup periode yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi realisasi investasi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Rosan menjelaskan, penghitungan dimulai pada triwulan IV 2024, dilanjutkan dengan realisasi sepanjang 2025, dan periode triwulan I hingga triwulan III 2026.
“Ini adalah capaian realisasi investasi dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi, kami menghitung dimulainya pada triwulan IV 2024, tahun 2025 satu tahun penuh, dan 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ujar Rosan.
Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mencatatkan nilai Rp 2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa porsi investasi di luar Jawa lebih besar daripada di Jawa dalam periode penghitungan yang disampaikan pemerintah.
Meski demikian, pemerataan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk. Persebaran proyek, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri daerah, serta dampak ekonomi bagi masyarakat juga menjadi aspek penting untuk dicermati.
Berdasarkan asal modal, investasi dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 1.998,7 triliun atau 50,9 persen. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) tercatat Rp 1.924,5 triliun atau 49,1 persen.
“Kontribusi investasi dalam negeri maupun luar negerinya, dalam negerinya 50,9 persen atau Rp 1.998,7 triliun, berbanding tipis dengan PMA-nya 49,1 persen atau Rp 1.924,5 triliun,” kata Rosan.
Pemerintah juga menghadapi kebutuhan investasi yang besar untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Rosan menyebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp 13.032,8 triliun hingga 2029.
Menurutnya, realisasi investasi yang dicapai sejauh ini telah memenuhi target yang ditetapkan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
“Memang sejauh ini, alhamdulillah, target yang dicanangkan oleh Bappenas dan diberikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi ini alhamdulillah tercapai,” ungkapnya.
Ke depan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas investasi melalui penguatan iklim usaha, hilirisasi, dan industrialisasi nasional.
Rosan menegaskan bahwa upaya menarik investasi perlu dilakukan secara aktif dengan menjaring peluang usaha sekaligus menyerap masukan dari para pelaku industri. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
“Tentunya kita juga harus senantiasa jemput bola dan mendengarkan masukan agar iklim investasi dan iklim industri kita semakin meningkat. Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah industrialisasi, termasuk hilirisasi,” pungkas Rosan.
Capaian investasi sebesar Rp 3.923,2 triliun tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan penanaman modal selama periode yang dihitung pemerintah. Namun, dampaknya terhadap perekonomian masyarakat juga perlu dilihat melalui kualitas lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, serta pemerataan manfaat investasi antardaerah.(RE/red)
