ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan nasional, menjaga kekayaan sumber daya alam, serta mengutamakan kepentingan rakyat di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Presiden menilai Indonesia harus mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan global sekaligus memastikan kekayaan alam nasional dikelola demi kepentingan bangsa.
“Saudara-saudara, inti yang ingin saya sampaikan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita sekarang berada dalam kondisi harus survival, kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” tegas Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, ketidakpastian global bukan hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, melainkan juga bagi banyak negara lainnya. Kondisi tersebut menuntut pemerintah menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan.
Prinsip itu, lanjut Presiden, harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan politik dalam negeri maupun dalam membangun hubungan dengan negara lain.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia perlu mempertahankan kemandirian dalam menentukan sikap, terutama ketika dinamika geopolitik dunia semakin kompleks dan berpotensi memengaruhi berbagai sektor kehidupan nasional.
Dalam bidang diplomasi, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menghormati semua negara, membangun hubungan persahabatan, dan tidak mengikatkan diri pada blok kekuatan tertentu.
“Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujar Presiden.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy. Menurut Presiden, upaya membangun kerja sama dengan negara-negara tetangga perlu terus diperkuat tanpa mengabaikan kedaulatan dan amanat konstitusi.
“Kita tidak mau ikut blok manapun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita sesuai dengan undang-undang dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan,” kata Presiden.
Sikap tersebut menegaskan pentingnya menjaga ruang bagi Indonesia untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional, sekaligus menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme.
Presiden juga menekankan bahwa politik dalam negeri harus berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
Ia menilai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan memiliki keterkaitan yang erat. Karena itu, penanganan berbagai tantangan nasional membutuhkan pendekatan menyeluruh serta kerja sama antarsektor.
Presiden turut menyoroti dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, agar mampu membentuk pemimpin dan kalangan akademisi yang memahami persoalan secara komprehensif, bukan hanya dari sudut pandang bidang masing-masing.
“Politik, ekonomi, sosial, pertahanan tidak bisa dipisah-pisahkan,” ucap Presiden.
Menurutnya, kemampuan memahami keterkaitan antarsektor menjadi penting untuk merespons perubahan global dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.
Di tengah tekanan terhadap tatanan internasional, Presiden mengingatkan pentingnya memperkuat daya tahan negara. Indonesia, menurutnya, membutuhkan persatuan nasional agar mampu menghadapi berbagai tantangan sekaligus menjaga kepentingan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa demokrasi harus tetap memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, kompetisi politik, kritik, dan koreksi terhadap pemerintah. Namun, dinamika tersebut perlu dijalankan dengan tetap menjaga keutuhan bangsa.
“Perbedaan bagus, kompetisi perlu, saling kritik, saling koreksi sangat perlu. Tapi di ujungnya kita harus menjaga persatuan,” pungkas Presiden.
Pesan tersebut menempatkan ketahanan nasional, kemandirian dalam menentukan sikap, pengelolaan kekayaan alam, dan persatuan sebagai hal penting dalam menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah juga menekankan perlunya mengarahkan kebijakan nasional pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.(RE/red)
