ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mengerjakan pengaspalan ruas Jalan Simpang Hatonduhan–Tangga Batu, Kecamatan Hatonduhan, dengan panjang sekitar 1,8 kilometer dan lebar 4 meter. Proyek yang didukung anggaran hampir Rp7 miliar tersebut ditinjau langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) bersama Wakil Ketua DPRD Simalungun, Jumat (6/11/2026).
Kepala Dinas PUPR Simalungun Hotbinson Damanik dan Wakil Ketua DPRD Jefra H. Manurung turun ke lokasi didampingi sejumlah petugas teknis. Peninjauan dilakukan untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan serta memastikan pengaspalan mengikuti spesifikasi teknis dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemkab Simalungun menyebut pembangunan jalan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas warga, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Hatonduhan.
Dalam peninjauan itu, Hotbinson bersama jajaran teknis memeriksa tahapan pekerjaan yang sedang berlangsung. Pemeriksaan tersebut diarahkan pada kesesuaian mutu, spesifikasi, dan ketahanan konstruksi sebagaimana direncanakan.
“Kualitas jalan tidak hanya dilihat dari hasil pengaspalan yang tampak baik, tetapi juga dari kemampuan jalan tersebut memberikan manfaat dalam jangka panjang. Karena itu, pengawasan teknis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap tahap pembangunan,” ujar Hotbinson.
Menurutnya, infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan masyarakat. Selain memperlancar perjalanan warga, jalan yang memadai dapat membantu distribusi hasil pertanian dan barang, serta mempermudah akses menuju fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Hotbinson menegaskan, pembangunan jalan tidak semata-mata berorientasi pada panjang ruas yang dikerjakan atau besarnya anggaran. Kualitas hasil pekerjaan, daya tahan konstruksi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.
Pemkab Simalungun berharap pengaspalan ruas Simpang Hatonduhan–Tangga Batu dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Namun, besarnya anggaran proyek perlu diikuti keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan. Publik berhak mengetahui sumber anggaran, identitas penyedia jasa, nilai kontrak, masa pengerjaan, spesifikasi teknis, serta hasil pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan.
Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah dan menilai apakah hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan serta kebutuhan warga.(AP/red)

































