ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menegaskan penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 telah dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan. Namun, berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp88,4 miliar lebih membuat rancangan anggaran tersebut perlu disesuaikan kembali.
Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Mixnon Andreas Simamora, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Simson Tambunan, kepada wartawan di Pamatang Raya, Kamis (12/11/2026).
Penjelasan itu sekaligus merespons perkembangan agenda pembahasan Ranperda APBD 2027 di DPRD Kabupaten Simalungun yang akan kembali dibahas melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).
Sekda Mixnon menjelaskan, penyusunan Ranperda APBD 2027 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang telah ditandatangani dan disepakati Bupati bersama pimpinan DPRD pada 27 Agustus 2026.
Dalam kesepakatan awal tersebut, rancangan APBD 2027 diproyeksikan sekitar Rp 2,4 triliun dengan asumsi besaran Transfer ke Daerah mengacu pada APBD 2026, yakni sekitar Rp 1,9 triliun lebih.
Selanjutnya, Pemkab Simalungun menyampaikan Ranperda APBD 2027 kepada DPRD pada 4 September 2026. Penyampaian tersebut, menurut Sekda, dilakukan berdasarkan asumsi dan besaran anggaran dalam KUA-PPAS 2027 yang sebelumnya telah disepakati bersama.
“Mengapa disampaikan tanggal 4 September? Karena berdasarkan ketentuannya harus disampaikan paling lama minggu kedua bulan September. Atau dengan kata lain, 60 hari kerja dan mendapat persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat sebelum satu bulan dimulainya tahun anggaran berkenaan. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026,” jelas Mixnon.
Dengan demikian, pembahasan dan persetujuan bersama Ranperda APBD 2027 ditargetkan rampung paling lambat 30 November 2026, sebelum memasuki Tahun Anggaran 2027.
TKD Berkurang Rp 88,4 Miliar, Ranperda Harus Disesuaikan
Persoalan muncul setelah Pemkab Simalungun menerima surat dari Kementerian Keuangan pada 29 September 2026 mengenai besaran alokasi TKD untuk tahun anggaran 2027.
Berdasarkan informasi tersebut, alokasi TKD yang diterima Pemkab Simalungun hanya sekitar Rp 1,8 triliun. Jumlah itu berkurang Rp 88,4 miliar lebih dibandingkan alokasi TKD tahun 2026 yang mencapai Rp 1,9 triliun lebih.
Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2027.
Mixnon menjelaskan, dalam nota pengantar keuangan yang disampaikan Bupati Simalungun pada rapat paripurna DPRD, 10 November 2026, pagu anggaran yang dipaparkan masih menggunakan rancangan sebelum penyesuaian akibat pengurangan TKD.
Namun, dalam penyampaian nota pengantar tersebut, Bupati telah meminta agar dilakukan penyesuaian menyusul berkurangnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.
“Di sinilah sebenarnya tahapan yang harus dilanjutkan dalam nota jawaban masing-masing fraksi atas nota pengantar keuangan yang sudah disampaikan Bupati. Tanggapan terhadap adanya pengurangan TKD yang diterima Pemkab Simalungun itu untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Karena kita sudah buka, harus dilakukan penyesuaian dan kita berharap pada rapat selanjutnya itulah dibahas penyesuaian dimaksud,” ungkapnya.
Menanggapi pertanyaan mengapa penyesuaian anggaran tidak langsung dilakukan setelah pemerintah daerah mengetahui adanya pengurangan TKD, Mixnon menyebut hal tersebut berkaitan dengan kesepakatan awal antara eksekutif dan legislatif dalam KUA-PPAS 2027.
Menurutnya, perubahan terhadap kesepakatan awal juga harus melalui kesepakatan bersama.
“Mengapa kami tidak langsung melakukan penyesuaian terkait adanya pengurangan TKD? Karena sudah ada kesepakatan di awal. Kesepakatan itu diubah dengan kesepakatan. Itu yang kami sampaikan, jadi tidak ada yang tidak tepat. Tetapi mungkin waktu sudah mendesak juga, sehingga kita berpacu untuk menyelesaikan pembahasan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Simalungun, Simson Tambunan, menyampaikan bahwa proses penyampaian KUA-PPAS dan Ranperda APBD 2027 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan.
“Kita berharap dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 bisa dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Dengan adanya pengurangan TKD sebesar Rp 88,4 miliar lebih, pembahasan selanjutnya menjadi tahapan penting bagi Pemkab Simalungun dan DPRD untuk menyepakati penyesuaian struktur pendapatan maupun belanja daerah sebelum APBD 2027 ditetapkan.
Publik pun perlu memperoleh kejelasan mengenai pos-pos anggaran yang akan disesuaikan, termasuk program prioritas yang berpotensi terdampak oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.(AP/red)
