ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
Memasuki awal tahun 2026 serta usia Kementerian Kebudayaan yang telah berjalan lebih dari satu tahun, kementerian menggelar taklimat media bertajuk “Refleksi 2025, Kebijakan 2026” di Graha Utama Gedung A Lantai 3, Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang penyampaian informasi kepada publik mengenai langkah strategis Kementerian Kebudayaan dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam paparannya menyampaikan bahwa kebijakan kebudayaan ke depan diarahkan untuk menjadikan kebudayaan sebagai pemersatu bangsa, penguat identitas nasional, sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pendekatan kebijakan tidak lagi semata berfokus pada pelindungan, tetapi juga pada pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan secara berkelanjutan.
“Ke depan, kebudayaan tidak kita pandang sebagai sesuatu yang statis atau sekadar aset berwujud, melainkan sebagai daya hidup masyarakat yang terus bergerak. Dalam kerangka ini, komunitas budaya ditempatkan sebagai aktor utama,” ujar Fadli Zon.
Menurutnya, negara hadir sebagai fasilitator dengan membangun ekosistem, memperluas akses, meningkatkan kapasitas, serta menjembatani ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kreativitas dan dinamika budaya tetap tumbuh seiring perkembangan zaman dan teknologi.
“Tanpa adaptasi, kebudayaan bisa tertinggal dan kehilangan pelakunya. Namun tanpa nilai, kebudayaan juga bisa kehilangan makna dan arah,” jelasnya.
Salah satu fokus transformasi kebijakan kebudayaan adalah penguatan peran museum. Fadli Zon menegaskan bahwa museum tidak lagi dipandang sebagai ruang penyimpanan artefak semata, melainkan sebagai ruang edukasi publik, dialog sejarah, diplomasi budaya, serta ruang hidup yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.
Sepanjang 2025, kunjungan ke Museum Nasional Indonesia tercatat meningkat hingga 400 persen. Saat ini, sebanyak 516 museum di seluruh Indonesia telah diregistrasi dan distandardisasi oleh Kementerian Kebudayaan, dengan sebagian memperoleh dukungan revitalisasi melalui kolaborasi pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan filantropi.
Selain itu, Kementerian Kebudayaan mencatat peningkatan signifikan dalam pelestarian cagar budaya. Sepanjang 2025, ditetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, meningkat hampir delapan kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Total Cagar Budaya Peringkat Nasional hingga akhir 2025 mencapai 313 objek.
Jumlah Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia juga meningkat dari 2.213 menjadi 2.727, dengan potensi pencatatan puluhan ribu ekspresi budaya dari 1.340 kelompok etnis di Indonesia.
Di sektor ekonomi budaya, Fadli Zon menyampaikan perkembangan positif pada bidang perfilman, musik, dan seni rupa. Sepanjang 2025, jumlah penonton film Indonesia mencapai lebih dari 80 juta orang, menandai dominasi film nasional di dalam negeri. Sejumlah film Indonesia juga meraih prestasi di berbagai festival internasional, termasuk film animasi nasional yang mencetak rekor penonton tertinggi sepanjang sejarah perfilman Indonesia.
Pada 2026, Indonesia untuk pertama kalinya akan berpartisipasi secara resmi dalam Venice Biennale, salah satu ajang seni rupa paling bergengsi di dunia.
Dalam bidang diplomasi, Kementerian Kebudayaan memperkuat kerja sama internasional melalui nota kesepahaman dengan sejumlah negara sahabat, termasuk Prancis, Belanda, Amerika Serikat, India, Turki, dan negara-negara ASEAN. Indonesia juga menyelenggarakan forum multilateral seperti CANDI dan IPACS sebagai platform kerja sama kebudayaan internasional.
Menutup paparannya, Fadli Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memastikan akses kebudayaan yang inklusif bagi seluruh warga negara, sejalan dengan prinsip no one left behind dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
“Kita membutuhkan fondasi masa depan bangsa yang tidak hanya kuat secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga kokoh secara kultural,” pungkasnya. (*)
