ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa Traktat Keamanan Bersama Indonesia–Australia tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Kerja sama tersebut diposisikan sebagai mekanisme konsultasi keamanan untuk menjaga stabilitas kawasan, bukan pembentukan aliansi militer.
Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026. Ia menyatakan, Traktat Keamanan Bersama yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese merupakan kelanjutan dari Defense Cooperation Agreement yang telah disepakati kedua negara sejak 2006.
Menurut Sugiono, traktat tersebut menitikberatkan pada penguatan mekanisme konsultasi bilateral di bidang keamanan, terutama melalui dialog rutin antarpemimpin dan menteri untuk membahas dinamika keamanan regional dan global.
“Ini bukan pakta pertahanan, bukan pakta militer. Tidak ada konsep bahwa ancaman terhadap satu negara dipersepsikan sebagai ancaman bagi negara lain. Ini adalah forum konsultasi mengenai situasi keamanan di kawasan,” ujar Sugiono.
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut dirancang untuk membangun pemahaman bersama terhadap perkembangan lingkungan strategis, tanpa mengikat kedua negara dalam komitmen pertahanan kolektif.
Sugiono menekankan bahwa stabilitas kawasan menjadi prasyarat penting bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Menurut dia, upaya menjaga kedaulatan, integritas wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan lingkungan regional yang damai dan kondusif.
“Untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasional, kita memerlukan suasana yang stabil, tenang, dan damai. Ketika terjadi ketegangan atau konflik, maka kepentingan dan cita-cita nasional sulit diwujudkan,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Menlu menilai komunikasi dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan menjadi instrumen penting untuk mengelola tantangan bersama secara konstruktif. Mekanisme konsultasi keamanan, menurut dia, merupakan praktik diplomasi yang lazim dilakukan Indonesia, baik secara bilateral maupun regional.
“Kita punya banyak forum konsultasi dengan negara mitra lain. Di tengah situasi global yang kompleks, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama menjadi sangat penting agar ada pemahaman bersama terhadap tantangan yang dihadapi,” ujar Sugiono.
Ia menambahkan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara tetangga yang menjunjung itikad baik dan dialog terbuka.
“Seperti yang disampaikan Presiden, kita ingin menjadi tetangga yang baik. Karena itu, kita membicarakan tantangan yang dihadapi bersama, mencari cara mengatasinya, dan bekerja sama untuk mengambil manfaat dari situasi global yang ada,” pungkasnya. (Edo/red)
