ATAPKOTA.COM, ACEH TIMUR – Pengunduran diri Razali dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Gampong Bagok Panah Sa, Kecamatan Darul Aman, memantik respons serius dari unsur lembaga adat desa. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk keberanian moral dalam mempertahankan hasil musyawarah desa yang dianggap kerap diintervensi oleh pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota Tuha Peut Gampong Manteng Pineung, Hasbi, pada Kamis, 6 Februari 2026. Ia secara terbuka menyampaikan apresiasi atas sikap Razali yang memilih meletakkan jabatan sebagai bentuk protes terhadap perubahan sepihak hasil Musyawarah Desa (Musdes).
Hasbi menilai, sikap Razali mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral terhadap amanah masyarakat. Menurutnya, keberanian seperti itu sangat jarang ditunjukkan oleh perangkat desa di tengah kuatnya tekanan struktural dari pemerintah di atasnya.
“Selama ini hampir tidak ada perangkat desa yang berani mengundurkan diri demi kepentingan masyarakat. Tindakan yang dilakukan Kasi Pelayanan Gampong Bagok Panah Sa telah mewakili perasaan kami,” ujar Hasbi.
Ia kemudian mengkritik keras praktik intervensi yang dinilai kerap terjadi dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hasbi menyebut asas musyawarah mufakat yang menjadi roh demokrasi desa mulai kehilangan makna akibat campur tangan pihak luar.
Menurutnya, sejumlah program prioritas yang telah disepakati dalam Musdes dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gampong sering kali berubah ketika memasuki tahap pencairan dana desa. Program-program tersebut, kata dia, bahkan ada yang hilang tanpa penjelasan.
“Sangat disayangkan, saat pencairan dana desa, prioritas yang sudah disepakati bersama justru tidak terdanai. Sebaliknya, muncul kegiatan yang bukan prioritas, seperti berbagai bentuk bimbingan teknis, baik di luar daerah, dalam daerah, maupun di tingkat kecamatan,” tegas Hasbi.
Hasbi menilai kondisi tersebut tidak hanya mencederai prinsip perencanaan partisipatif, tetapi juga merendahkan martabat Tuha Peut sebagai lembaga representasi masyarakat desa. Ia menyebut, keputusan sepihak oleh oknum pemerintah telah merusak tatanan demokrasi desa.
“Oknum yang memiliki kewenangan seolah bisa mengabaikan hasil musyawarah tanpa rasa bersalah. Ini menghancurkan sendi-sendi demokrasi dan kemanusiaan di tingkat gampong,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Hasbi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait untuk mencermati praktik “otak-atik” anggaran desa yang terjadi di Kecamatan Darul Aman. Ia juga meminta DPRK agar mengevaluasi peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa yang dinilai gagal menjaga independensi perencanaan gampong.
“Jika keputusan Musdes yang disepakati di hadapan masyarakat dan unsur Muspika bisa diubah secara sepihak, maka fungsi pengawasan dan esensi otonomi desa patut dipertanyakan,” katanya. (HAS/red)
