ATAPKOTA.COM, JATENG – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi I di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu, 15 Februari 2026. Ruas tol tersebut dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga sebagai tanggul laut raksasa (giant sea wall) untuk menahan rob di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Proyek yang menghubungkan Kaligawe, Kota Semarang, hingga Sayung, Kabupaten Demak, itu terintegrasi dengan Kolam Retensi Terboyo. Integrasi tersebut menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir dan rob di pesisir utara Jawa yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Peninjauan ini disebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional. Wapres menekankan pentingnya penyelesaian konstruksi sesuai jadwal agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta, M. Iqbal Tamher, mengatakan Wapres berharap proyek tersebut dapat tersambung dan beroperasi pada pertengahan 2027 sesuai rencana.
“Beliau berharap percepatan pekerjaan bisa dilakukan agar target pertengahan 2027 dapat tercapai,” ujar Iqbal usai mendampingi peninjauan.
Selain percepatan konstruksi jalan dan tanggul laut, Wapres juga menyoroti optimalisasi Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat.
Menurut Iqbal, perhatian Wapres tidak hanya terfokus pada Semarang dan Demak, tetapi juga wilayah Pantura lain yang rawan rob, seperti Pekalongan dan Pati. “Konteksnya pengendalian rob Pantura secara menyeluruh. Kondisinya memang perlu segera ditangani agar tidak semakin meluas,” katanya.
Proyek Tol Semarang–Demak Seksi I menjadi salah satu model pembangunan infrastruktur terintegrasi yang memadukan fungsi transportasi dan perlindungan pesisir. Pemerintah menilai pendekatan tersebut penting untuk menjawab tantangan perubahan iklim dan kerentanan wilayah pesisir utara Jawa.
Dengan pendekatan itu, pembangunan tidak hanya ditujukan untuk memperlancar mobilitas barang dan orang, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap ancaman rob dan banjir yang berulang setiap tahun di kawasan Pantura. (Edo/red)
