ATAPKOTA.COM, MEDAN – Persoalan banjir dan infrastruktur masih menjadi tantangan utama Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan pemerintah daerah membutuhkan langkah strategis dan evaluasi menyeluruh untuk mengatasi persoalan tersebut. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sesi podcast bersama kantor berita Antara di Studio Antara Sumut, Jalan Raden Saleh, Medan, pada Kamis, 19 Februari 2026.
Dalam diskusi bertema “Mitigasi Bencana”, Rico menjelaskan bahwa setiap kali terjadi cuaca ekstrem, terutama hujan dengan intensitas tinggi, ia langsung mengoordinasikan perangkat daerah terkait, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk melakukan pemantauan lapangan secara spesifik.
Ia menyebut salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memantau kondisi cuaca di wilayah pegunungan guna memprediksi potensi kenaikan debit air ke Kota Medan. Pemerintah juga mengamati perubahan warna air sungai sebagai indikator awal banjir kiriman serta mengumpulkan laporan real-time dari kecamatan untuk memetakan titik kenaikan air dan memastikan proses evakuasi berjalan aman.
“Kami menyiapkan sistem pemantauan cuaca dan evakuasi. Jika terjadi banjir, prosedur evakuasi dan lokasi pengungsian sudah ditetapkan,” ujar Rico.
Menurut dia, penanganan banjir telah masuk dalam perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan program Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK). Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena membutuhkan integrasi lintas sektor.
Rico menyoroti sejumlah wilayah yang menjadi prioritas perbaikan, terutama kawasan Medan bagian utara, seperti Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli. Wilayah tersebut kerap terdampak banjir akibat kombinasi faktor topografi dan infrastruktur drainase.
Ia menyebut perbaikan parit tersumbat menjadi salah satu fokus karena sering memicu banjir lokal. Selain itu, pemerintah menilai pendangkalan sungai, tumpukan sampah, serta kapasitas sungai yang tidak lagi memadai turut memperparah kondisi.
“Penanganan sungai secara regulasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, kami terus mendorong koordinasi dan komitmen bersama untuk mencari solusi permanen,” kata Rico.
Di akhir sesi, Rico memastikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan dilibatkan dalam mitigasi bencana. Ia meminta setiap wilayah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas guna meningkatkan kesiapsiagaan apabila bencana kembali terjadi. (Mery/red)
