ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Pematangsiantar dari Fraksi PDI Perjuangan, Erwin Freddy Siahaan, M.B.A., di daerah pemilihan Siantar II yang meliputi Kecamatan Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari berlangsung di Jalan Melati Gang Simalungun, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, pada Senin (9/3/2026). Forum ini menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami secara langsung kepada wakil rakyat di parlemen daerah.
Ratusan warga menghadiri kegiatan tersebut. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan keluhan mulai dari persoalan lahan wakaf, bantuan sosial, hingga terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda di kota tersebut.
Salah seorang warga, Efendi Purba, mempertanyakan kejelasan lahan wakaf yang dapat digunakan sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat, baik umat Kristen maupun Islam di wilayah Sitalasari.
“Kami masih kesulitan mengetahui lokasi pasti lahan wakaf yang dapat digunakan masyarakat. Padahal kebutuhan tempat pemakaman itu penting bagi semua warga,” ujar Efendi di hadapan peserta reses.
Menurut Efendi, pemerintah daerah seharusnya dapat menyediakan lahan pemakaman bagi masyarakat tanpa memandang latar belakang agama. Ia menilai sejumlah kepala daerah di wilayah lain telah menunjukkan komitmen dengan menyediakan fasilitas pemakaman sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.
Efendi juga menyinggung rencana pengadaan lahan wakaf yang sebelumnya pernah ditinjau pemerintah kota pada masa Wali Kota Pematangsiantar dr. Susanti Dewayani, Sp.A. di kawasan Gorilla. Namun hingga kini, menurutnya, masyarakat belum melihat perkembangan nyata dari rencana tersebut.
Selain persoalan lahan wakaf, Efendi juga menyoroti kondisi pembangunan infrastruktur yang dinilai belum merata di sejumlah wilayah. Ia bahkan mempertanyakan kinerja pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi.
“Kami berharap ada perubahan nyata. Infrastruktur masih banyak yang belum tersentuh pembangunan,” katanya.
Efendi juga menyinggung persoalan bantuan sosial yang menurutnya kerap tidak tepat sasaran. Ia menduga terdapat praktik penyaluran bantuan yang lebih banyak diterima oleh kerabat aparat di tingkat kelurahan maupun kecamatan.
Keluhan lain datang dari Leni Saragih Sumbayak, yang mengaku bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang sebelumnya diterimanya tiba-tiba dihentikan tanpa penjelasan yang jelas.
“Saya sudah bertanya kepada ketua RT. Katanya relawan yang dulu mendata sudah tidak lagi bekerja. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa bantuan itu dihentikan,” ujar Leni.
Ia berharap melalui forum reses tersebut persoalan yang dialaminya dapat diketahui pemerintah dan segera ditindaklanjuti.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Erwin Freddy Siahaan, M.B.A., menjelaskan bahwa pemerintah kota sebenarnya telah melakukan proses pembelian lahan wakaf di kawasan Gorilla. Namun, menurutnya, pemanfaatan lahan tersebut masih terkendala persoalan infrastruktur yang belum memadai.
Erwin juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Transfer ke Daerah yang dipotong mencapai sekitar Rp190 miliar. Dampaknya cukup besar terhadap sejumlah program pembangunan, termasuk infrastruktur dan penerangan jalan,” kata Erwin.
Terkait keluhan penghentian bantuan BPNT yang dialami Leni Saragih Sumbayak, Erwin meminta Kepala Dinas Sosial Kota Pematangsiantar Agustina Sihombing untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa bantuan sosial harus disalurkan secara adil dan transparan kepada masyarakat yang berhak menerima.
“Bantuan sosial tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Penyalurannya harus tepat sasaran dan tidak boleh ada pengkotak-kotakan di masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan reses itu berlangsung emosional. Sejumlah warga bahkan tampak menitikkan air mata ketika menyampaikan keluh kesah mereka. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Pematangsiantar Wijaya Sitorus, Camat Siantar Sitalasari Suriadi, serta ratusan warga yang berharap aspirasi mereka dapat diperjuangkan di lembaga legislatif. (Larsen Simatupang/red)
