ATAPKOTA.COM, MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah sepanjang 2025 saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumatera Utara dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin, 30 Maret 2026.
Dalam laporannya, Bobby menyoroti sejumlah indikator utama pembangunan daerah, mulai dari penurunan angka kemiskinan, kondisi ketenagakerjaan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Bobby, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Persentase penduduk miskin tercatat turun 0,63 poin, dari 7,99 persen pada 2024 menjadi 7,36 persen pada 2025.
Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya sekitar 87.760 jiwa dari jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Pada 2025, angkanya mencapai 72,29 persen, naik dibandingkan 71,36 persen pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara meningkat 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025.
Bobby juga menyinggung tren peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam tiga tahun terakhir, PDRB per kapita Sumatera Utara terus meningkat. Dari Rp62,08 juta pada 2023 naik menjadi Rp67,42 juta pada 2024, dan pada 2025 mencapai Rp72,62 juta,” kata Bobby di hadapan anggota DPRD Sumut.
Selain memaparkan indikator makro ekonomi, Bobby turut menjelaskan kondisi keuangan daerah. Ia menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara pada 2025 ditargetkan sekitar Rp12,7 triliun, dengan realisasi mencapai Rp12,27 triliun.
Adapun belanja daerah pada tahun yang sama dialokasikan sebesar Rp12,5 triliun, dengan realisasi sekitar Rp11,5 triliun atau setara 92 persen dari total anggaran.
Menurut Bobby, pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan menekankan prinsip efisiensi dan efektivitas agar program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Belanja daerah diarahkan pada program prioritas dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, serta penghematan anggaran,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, serta Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Sumut, dan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (AP/red)
