ATAPKOTA.COM, SORONG – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung kesiapan Kantor Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Barat Daya di Distrik Klablim, Kabupaten Sorong, Rabu (22/04/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan infrastruktur pemerintahan di daerah otonomi baru tersebut siap difungsikan dan mampu mendukung pelayanan publik, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Setibanya di lokasi, Wapres disambut jajaran pemerintah daerah, di antaranya Ketua DPR Papua Barat Daya Ortis Fernando, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Kareth, serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Wapres kemudian mengenakan alat pelindung diri (APD) sebelum menerima pemaparan teknis dari Kepala Balai Cipta Karya, Corneles Sagrim.
Dalam paparannya, Corneles menjelaskan bahwa pembangunan kawasan pusat pemerintahan tersebut telah dimulai sejak September 2024 dan kini memasuki tahap akhir.
“Bagian dalam ruangan saat ini tinggal tahap penyelesaian akhir atau finishing. Kantor gubernur, DPR, dan MRP pada prinsipnya sudah rapi dan siap digunakan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan kawasan ini merupakan bagian dari kesinambungan program pemerintah pusat sejak periode sebelumnya.
“Pembangunan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua Barat Daya dimulai sejak September 2024, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden ke-13, Ma’ruf Amin,” jelasnya.
Corneles juga memaparkan bahwa kantor gubernur dibangun di atas lahan seluas sekitar 1,73 hektare, dengan luas bangunan mencapai 6.928 meter persegi dan kapasitas sekitar 357 orang. Sementara itu, gedung DPR Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua telah rampung dengan kapasitas masing-masing sekitar 266 orang dan 103 orang.
Selain pembangunan gedung utama, pemerintah juga menyiapkan tahap lanjutan berupa penataan kawasan terpadu. Lingkup pekerjaan meliputi pembangunan jalan kawasan, saluran, serta Multi Utility Tunnel (MUT) atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu.
“Seluruh jaringan utilitas nantinya akan ditempatkan di bawah tanah, sehingga tidak ada kabel yang terlihat di atas,” terang Corneles.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa fasilitas di dalam gedung telah dirancang lengkap untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
“Di lantai tiga terdapat ruang kerja gubernur dan wakil gubernur, ruang rapat eselon I dan II, serta ruang tunggu gubernur,” imbuhnya.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur pemerintahan di Papua Barat Daya agar dapat segera dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar. (AP/red)
