ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat lembaga yudikatif dan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya melindungi kekayaan negara serta menjamin kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pengelolaan kekayaan negara secara optimal menjadi faktor penting untuk memperbaiki berbagai sektor pembangunan nasional.
“Kalau kekayaan negara bisa dikendalikan dan dikelola dengan baik, maka akan banyak kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, upaya penyelamatan aset negara merupakan persoalan mendasar yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ia menilai potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan kekayaan alam harus dihentikan melalui penegakan hukum yang konsisten dan terukur.
“Negara harus hadir untuk memastikan kekayaan bangsa digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam proses penyelamatan aset negara dan penguasaan kembali kawasan hutan.
Meski demikian, Prabowo menilai masih banyak potensi kekayaan negara yang perlu diamankan melalui pengawasan dan penegakan hukum lintas sektor.
“Masih banyak yang harus diselamatkan dan negara harus mampu menjalankan tugas tersebut,” tegas Presiden.
Ia memastikan pemerintah akan terus mengambil langkah tegas dalam menjaga aset negara dan memperkuat fondasi hukum nasional.
Selain menyoroti penegakan hukum, Presiden Prabowo juga memberi perhatian terhadap penguatan sektor yudikatif, khususnya terkait integritas dan kesejahteraan hakim.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim menjadi bagian penting dalam menjaga independensi lembaga peradilan dan mencegah praktik suap dalam proses penegakan hukum.
“Hakim harus dihormati, dipilih dengan baik, dan diberikan kesejahteraan yang layak agar mampu menjaga independensi dalam memutus perkara,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan seluruh aparat peradilan agar menjaga integritas dan memastikan setiap putusan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Ia menegaskan masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai proses dan hasil penegakan hukum di Indonesia.
“Setiap putusan pengadilan akan dinilai oleh masyarakat. Karena itu lembaga peradilan harus menjadi tempat masyarakat mendapatkan keadilan,” kata Prabowo.
Pemerintah menilai penguatan sektor yudikatif dan penegakan hukum menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola negara yang lebih transparan, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. (Edo/red)
