ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti ke Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026), untuk membahas percepatan pelaksanaan program prioritas di sektor pendidikan. Agenda utama yang dibahas meliputi revitalisasi puluhan ribu sekolah serta pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di berbagai daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Abdul Mu’ti melaporkan bahwa program revitalisasi sekolah pada 2025 telah terealisasi sepenuhnya dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Untuk tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah mendapat persetujuan DPR untuk merevitalisasi 11.744 sekolah. Selain itu, pemerintah menargetkan tambahan revitalisasi terhadap 60.000 satuan pendidikan, sehingga total sekolah yang akan diperbaiki tahun ini mencapai 71.744 satuan pendidikan, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
“Program revitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi karena pelaksanaannya menggunakan sistem swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.
Menurutnya, pola pelaksanaan tersebut diperkirakan mampu menyerap sekitar 1,1 juta tenaga kerja di berbagai daerah dengan masa pekerjaan antara tiga hingga delapan bulan.
Abdul Mu’ti mengatakan program revitalisasi mendapat respons positif, terutama dari masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Banyak sekolah yang selama bertahun-tahun belum memperoleh perbaikan kini mulai menikmati pembangunan ruang belajar dan fasilitas pendidikan yang lebih layak.
“Program ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, baik untuk sekolah negeri maupun swasta, sebagai bentuk komitmen pemerintah meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah juga mempercepat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi yang dirancang sebagai sekolah unggulan tanpa sistem asrama.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi. Hingga kini, usulan pembangunan telah diterima dari berbagai daerah dan sebagian telah memasuki proses seleksi.
Abdul Mu’ti menjelaskan, beberapa sekolah akan mulai beroperasi tahun ini dengan memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk satu sekolah di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta sejumlah sekolah baru di daerah yang telah memenuhi persyaratan.
“Sebagian sekolah akan memanfaatkan balai milik kementerian, sementara sisanya dibangun di daerah yang telah lolos seleksi,” ujarnya.
Pemerintah berharap percepatan revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara merata, sekaligus memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses terhadap fasilitas belajar yang aman, modern, dan berkualitas tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya. (Rahmat/red)
