ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten Samosir memperoleh alokasi Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp38 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga infrastruktur guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Samosir Vandiko T. Gultom usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Asistensi Penggunaan Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni secara daring, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera Irjen Pol. Wahyu Bintono Hari, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.
Turut mendampingi Bupati Samosir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Immanuel Sitanggang, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Melva Siboro, Kepala Pelaksana BPBD Sarimpol Simanihuruk, dan Inspektur Kabupaten Samosir Mantun Sinaga.
Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh tambahan Dana Transfer ke Daerah senilai Rp6,35 triliun yang dialokasikan kepada 31 kabupaten dan kota sesuai ketentuan pemerintah pusat. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat juga melakukan monitoring dan asistensi guna memastikan penggunaan dana berjalan tepat sasaran, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Vandiko T. Gultom menegaskan Pemerintah Kabupaten Samosir siap mengelola tambahan dana tersebut secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen mengelola Dana Tambahan Transfer ke Daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Penggunaannya akan difokuskan pada program-program prioritas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah,” tegas Vandiko.
Menurutnya, dana sebesar Rp38 miliar akan diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, serta sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Vandiko juga berharap pendampingan dan monitoring dari pemerintah pusat dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mengoptimalkan pemanfaatan Dana Tambahan Transfer ke Daerah.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan tambahan TKD merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemerintah daerah.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera merealisasikan program-program yang telah direncanakan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Bobby juga menilai dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi turut memengaruhi aktivitas ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan besaran tambahan TKD bagi daerah terdampak bencana pada Tahun Anggaran 2027.
“Harapan kami, TKD Tahun Anggaran 2027 tetap seperti tahun 2026 ketika alokasi tambahan TKD dikembalikan,” ujar Bobby.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni menyampaikan pemerintah telah menambah alokasi Dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,68 triliun bagi tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.
Fatoni mengapresiasi komitmen pemerintah daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mengakomodasi tambahan alokasi TKD. Ia berharap anggaran tersebut segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (AP/red)
