ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan meminta penjelasan resmi dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terkait masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan. Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan di Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut pada Rabu (15/7/2026) sebagai tindak lanjut atas instruksi Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk mengawal penanganan distribusi bahan bakar minyak (BBM) hingga kembali normal.
Pertemuan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Citra Effendi Capah, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Arafat Syam, serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam Soeflie Putra.
Dalam pertemuan itu, Citra menjelaskan bahwa Pemko Medan sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pada 8 Juli 2026 bersama Pertamina, Hiswana Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) secara virtual, serta Polda Sumatera Utara.
Saat rapat tersebut, Pertamina menyampaikan bahwa gangguan distribusi BBM dipicu kendala teknis operasional, yakni pergantian sejumlah awak mobil tangki (AMT) yang berdampak pada keterlambatan penyaluran BBM ke SPBU. Saat itu, kondisi diperkirakan akan kembali normal pada Jumat (10/7/2026).
Namun, berdasarkan pemantauan Pemko Medan di lapangan, kondisi tersebut belum menunjukkan perbaikan. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih terjadi, bahkan beberapa SPBU dilaporkan sempat mengalami kekosongan stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi.
“Kami datang untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi yang sebenarnya. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas apakah kendala distribusi masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya atau terdapat faktor lain yang menyebabkan penyaluran BBM belum kembali normal,” kata Citra.
Menurutnya, Pemko Medan tidak hanya meminta penjelasan, tetapi juga menyatakan kesiapan membantu apabila terdapat kebutuhan yang dapat didukung pemerintah daerah.
“Atas arahan Bapak Wali Kota, kami terus mengawal persoalan ini. Jika ada langkah yang dapat dibantu oleh Pemko Medan agar distribusi BBM kembali normal, kami siap memberikan dukungan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan di lapangan, Pemko Medan telah menurunkan personel Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke sejumlah SPBU untuk membantu pengaturan lalu lintas serta mengurai antrean kendaraan.
Dalam kesempatan itu, pihak Pertamina kembali memastikan bahwa ketersediaan stok BBM di Kota Medan dalam kondisi mencukupi. Menurut penjelasan yang diterima Pemko Medan, persoalan yang terjadi berkaitan dengan distribusi, bukan karena kekurangan pasokan BBM.
Sementara itu, Sales Area Manager Retail Medan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Tito Rivanto, mengapresiasi langkah koordinasi yang dilakukan Pemko Medan.
Ia menegaskan bahwa pasokan BBM tetap tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, Pertamina saat ini tengah melakukan pembenahan internal pada sistem distribusi menggunakan armada mobil tangki, sembari tetap menjaga kelancaran penyaluran BBM ke SPBU.
Untuk mempercepat normalisasi distribusi, Pertamina telah menambah armada mobil tangki, mendatangkan pengemudi dari pihak eksternal, serta menambah jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam di Kota Medan.
“Kami berharap langkah-langkah tersebut dapat mempercepat normalisasi distribusi sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan optimal dan antrean di SPBU dapat segera terurai,” ujar Tito.
Menjawab pertanyaan mengenai target penyelesaian, Tito menyatakan pihaknya terus berupaya mempercepat proses normalisasi distribusi BBM.
“Kami terus melakukan berbagai upaya agar distribusi BBM ke seluruh SPBU dapat kembali normal secepat mungkin,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Pertamina menyatakan stok BBM di Kota Medan dalam kondisi aman. Kendala yang terjadi disebut berkaitan dengan proses distribusi. ATAPKOTA.COM akan terus memantau perkembangan penanganan distribusi BBM serta menyajikan informasi lanjutan berdasarkan data dan keterangan resmi dari pihak terkait. (MB/red)
