ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).
Capaian tersebut menjadi opini WTP ketiga yang diperoleh Pemkab Simalungun secara berturut-turut. Pemerintah daerah menyebut capaian itu sebagai hasil dari upaya mempertahankan kualitas penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah.
Dalam agenda penyerahan LHP, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Paula Henry Simatupang menyerahkan dokumen hasil pemeriksaan kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih dan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Sugiarto.
Keduanya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora, Kepala Inspektorat Roganda Sihombing, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Simalungun.
Paula menjelaskan bahwa opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa setelah melakukan penilaian terhadap laporan keuangan berdasarkan sejumlah kriteria pemeriksaan.
Kriteria tersebut antara lain kesesuaian penyajian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan kriteria yang telah ditetapkan secara ketat, atas LKPD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Simalungun, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” ujar Paula.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kemampuan Pemkab Simalungun mempertahankan opini tersebut selama tiga tahun berturut-turut.
Menurut Paula, mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan membutuhkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
Usai menerima LHP, Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan.
“Atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sumatera Utara,” kata Anton.
Bupati mengatakan opini WTP tidak akan dijadikan sebagai tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola keuangan.
“Opini yang diberikan BPK ini bukan sekadar sebuah penghargaan, melainkan juga bentuk evaluasi yang berharga sekaligus motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Anton menegaskan Pemkab Simalungun akan memperhatikan rekomendasi dan catatan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK.
“Kami sepenuhnya menyadari bahwa capaian yang telah diraih ini harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi kualitasnya. Seluruh rekomendasi serta catatan penting yang disampaikan BPK dalam hasil pemeriksaan akan menjadi perhatian serius bagi kami,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Simalungun menyatakan akan memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta melakukan pembenahan terhadap pengelolaan aset dan penyusunan laporan keuangan daerah.
Meski demikian, opini WTP perlu dipahami sebagai hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kriteria yang ditetapkan BPK. Predikat tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seluruh program, kegiatan, atau pengelolaan anggaran daerah terbebas dari persoalan.
Karena itu, tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi bagian penting untuk melihat efektivitas perbaikan pengelolaan keuangan Simalungun setelah memperoleh opini WTP ketiga secara berturut-turut.
Masyarakat juga memiliki kepentingan untuk mengetahui tindak lanjut pemerintah daerah terhadap setiap catatan dan rekomendasi pemeriksaan, termasuk perkembangan penyelesaian apabila masih terdapat temuan yang harus ditindaklanjuti.(AP/red)
