ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah dan kering yang masih berisiko terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara hingga Kamis (4/9/2026), cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling sering tercatat sepanjang 2026.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun menerbitkan instruksi peringatan dini sebagai bagian dari langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana.
Kepala BPBD Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, mengatakan Sumatera Utara memiliki 14 potensi jenis bencana berdasarkan peta risiko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurutnya, cuaca ekstrem menjadi kejadian bencana yang paling dominan sepanjang 2026, disusul tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan serta lahan.
Data yang disampaikan BPBD Sumatera Utara menunjukkan, sepanjang periode 1 Januari hingga 4 September 2026 telah terjadi 127 kejadian cuaca ekstrem. Angka tersebut mencakup sejumlah kejadian yang dilaporkan dalam kategori cuaca ekstrem, termasuk angin puting beliung dan kekeringan.
Selain itu, BPBD mencatat 86 kejadian tanah longsor, 73 kejadian banjir, serta 46 kejadian kebakaran hutan dan lahan.
“Hasil rekapitulasi kami dari 1 Januari hingga 4 September 2026, bencana yang paling sering terjadi adalah cuaca ekstrem sebanyak 127 kali, termasuk angin puting beliung dan kekeringan. Kemudian diikuti tanah longsor sebanyak 86 kali, banjir 73 kali, dan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 46 kali,” ujar Tuahta.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Temu Pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (4/9/2026).
Menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 188.54/8/INST/2026 tentang Peringatan Dini Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
Menurut Tuahta, instruksi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
BPBD Sumatera Utara memberikan perhatian terhadap sejumlah wilayah yang dinilai memiliki kerawanan kebakaran hutan dan lahan, di antaranya Kabupaten Samosir, Padang Lawas, Simalungun, dan Labuhanbatu.
Hingga akhir Agustus 2026, BPBD mencatat luas lahan terbakar di Sumatera Utara mencapai 273,87 hektare. Kebakaran tersebut tersebar di 14 kabupaten dan kota.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi BPBD Sumatera Utara untuk memperkuat pengawasan dan kesiapan penanganan di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Tuahta mengatakan, posisi Sumatera Utara dalam peringkat nasional terkait kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kewaspadaan.
“Meskipun posisi karhutla Sumut berada di peringkat 8 atau 9 secara nasional, bukan berarti kita bisa lengah. Kita sudah menempatkan personel dan peralatan pendamping di Samosir untuk membackup BPBD setempat,” katanya.
Terkait kesiapan sarana dan anggaran, BPBD Sumatera Utara menyatakan terus melakukan pemeliharaan peralatan dan pengadaan armada secara bertahap sesuai kebutuhan.
BPBD juga menyiapkan dukungan operasional untuk menghadapi kondisi darurat.
Tuahta menegaskan, BPBD Provinsi Sumatera Utara siap memberikan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam penanganan bencana.
Dukungan tersebut dapat mencakup proses evakuasi, penyediaan logistik, serta fasilitasi penyaluran Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku apabila pemerintah daerah telah menetapkan status kedaruratan.
Selain menangani bencana ketika terjadi, BPBD Sumatera Utara juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi 14 potensi ancaman bencana.
Upaya tersebut mencakup Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pelajar dan masyarakat serta penyusunan sejumlah dokumen perencanaan kebencanaan.
BPBD Sumatera Utara, kata Tuahta, telah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontinjensi (Renkon).
“Kami menyusun Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, serta Rencana Kontinjensi. Renkon karhutla dan gempa bumi sudah berjalan, dan saat ini kami sedang menyiapkan Renkon untuk bencana banjir,” ujarnya.
BPBD Sumatera Utara juga membuka ruang edukasi kebencanaan bagi organisasi dan kelompok masyarakat yang ingin mempelajari langkah evakuasi serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Pemerintah daerah berharap langkah mitigasi dan kesiapsiagaan tersebut dapat memperkuat kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang masih dapat terjadi di wilayah Sumatera Utara.(AP/red)
