ATAPKOTA.COM, MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan penanganan banjir di kawasan Jalan Letda Sujono, Kota Medan, masuk dalam rencana penganggaran dan ditargetkan mulai dikerjakan pada awal 2027.
Penanganan kawasan yang kerap tergenang saat hujan deras itu akan melibatkan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kepastian tersebut disampaikan Bobby saat meninjau titik rawan banjir di Jalan Letda Sujono, Medan, Selasa (8/9/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Bobby bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap dan pihak Balai Jalan Kementerian PU membahas pembagian kewenangan serta konsep penanganan banjir di kawasan yang berada di bawah jalur Tol Belmera tersebut.
Bobby menjelaskan, Jalan Letda Sujono memiliki keterkaitan dengan jaringan jalan nasional sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan Kementerian PU.
Menurutnya, pembagian tugas akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing. Salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah jaringan drainase sepanjang sekitar 1,7 kilometer hingga lokasi yang direncanakan menjadi kolam retensi.
“Ini kan ada jalan nasional, karenanya ada pihak Kementerian PU yang ikut. Jadi untuk ini, ada pembagian tugas, di mana jalur drainase itu ranahnya Balai Jalan, dan nanti di ujung akan dibangun kolam retensi di bibir sungai. Panjangnya itu sekitar 1,7 kilometer dari lokasi jalan yang tergenang,” ujar Bobby.
Konsep tersebut diarahkan untuk memperbaiki aliran air sekaligus menampung limpasan sebelum masuk ke kawasan yang selama ini mengalami genangan.
Namun, efektivitas penanganan nantinya tetap bergantung pada kesiapan jaringan drainase, kapasitas kolam retensi, kondisi sungai penerima, serta penyelesaian aspek teknis dan pembebasan lahan.
Bobby mengatakan Pemko Medan telah melakukan proses pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kolam retensi pada tahun ini.
Ia meminta proses tersebut dipercepat karena desain pembangunan disebut telah tersedia.
“Kami tadi hanya meyakinkan saja, kalau memang dari Pemko Medan belum menganggarkan, biar dari Pemprov. Tetapi dari Pemko menyanggupinya. Maka kami minta prosesnya dipercepat, karena desainnya sudah ada,” kata Bobby.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik dapat dimulai.
Karena itu, selain kepastian anggaran, pemerintah perlu memastikan proses pengadaan atau pembebasan lahan berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan persoalan baru dengan masyarakat pemilik lahan.
Bobby tidak hanya menyoroti banjir di Jalan Letda Sujono. Persoalan serupa di kawasan Kecamatan Medan Johor, khususnya Jalan Eka Warni, juga menjadi bagian dari pembahasan.
Untuk kawasan tersebut, Pemprov Sumut dan Pemko Medan akan membagi pekerjaan sesuai kewenangan.
“Dari Pemprov Sumut itu akan bangun sodetan. Dan Pemko Medan membangun jalannya,” ujar Bobby.
Sodetan merupakan saluran yang dibuat untuk mengalihkan sebagian aliran air ke jalur lain guna mengurangi tekanan aliran pada kawasan yang berisiko mengalami banjir.
Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengapresiasi perhatian Pemprov Sumut terhadap persoalan banjir di Jalan Letda Sujono.
Ia memastikan Pemko Medan akan memproses pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan kolam retensi.
“Insyaallah kita akan membebaskan lahan dulu untuk bisa membangun kolam retensinya. Sejauh ini kita akan ikuti prosedur dan sedang negosiasi dengan pemilik lahan,” ujar Zakiyuddin.
Dengan demikian, penanganan banjir Jalan Letda Sujono kini memasuki tahap persiapan yang mencakup penganggaran, pembebasan lahan, penyelesaian desain, pembagian kewenangan, dan koordinasi lintas pemerintahan.
Target pengerjaan pada awal 2027 selanjutnya perlu diuji melalui perkembangan penganggaran dan kesiapan lahan. Bagi warga yang selama ini menghadapi genangan, ukuran keberhasilan bukan hanya dimulainya proyek, tetapi seberapa efektif sistem drainase dan kolam retensi tersebut mampu mengurangi genangan ketika hujan deras.(AP/red)

































