ATAPKOTA.COM, MEDAN – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan tersebut dinilai penting karena pengelolaan bahan pangan, proses produksi, hingga distribusi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.
Dorongan itu disampaikan Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumut, Alfi Syahriza, dalam kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jumat (18/9/2026).
Alfi mengatakan tata kelola dapur perlu disusun secara terencana, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, penyimpanan, pengolahan hingga jadwal distribusi. Menurutnya, setiap tahapan berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan bahan pangan serta konsistensi keamanan dan kualitas gizi makanan.
“Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi akan menentukan kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus konsistensi standar keamanan dan kualitas gizi di setiap titik penyaluran,” ujar Alfi.
TPID Sumut juga mendorong agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi turut membangun rantai pasok pangan dari daerah.
Alfi menyebut petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal dapat dilibatkan sebagai bagian dari rantai pasok SPPG. Skema tersebut, menurutnya, dapat menghubungkan kebutuhan bahan pangan untuk MBG dengan potensi produksi daerah.
“Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah,” katanya.
Namun, keterlibatan pelaku usaha lokal juga membutuhkan tata kelola yang jelas. Mekanisme pengadaan, standar kualitas bahan pangan, volume kebutuhan, harga pembelian, serta pola pembayaran perlu dikelola secara transparan agar peningkatan permintaan bahan pangan tidak justru menimbulkan persoalan baru pada rantai pasok.
Dari aspek keamanan pangan, Alfi menekankan pentingnya penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia meminta sertifikasi tersebut tidak hanya diperlakukan sebagai kelengkapan administratif.
Menurut Alfi, standar higiene dan sanitasi harus diterapkan dalam aktivitas harian dapur, mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, kebersihan peralatan hingga proses distribusi.
“Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan melalui SPPG membutuhkan pengendalian proses yang konsisten. Karena itu, penerapan standar keamanan pangan idealnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang terukur, bukan hanya berdasarkan kepemilikan dokumen.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Iman Gunadi, mengatakan program MBG memiliki potensi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Di sisi lain, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program tersebut juga berpotensi meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan.
“Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan,” kata Iman.
Karena itu, diversifikasi menu, pemanfaatan pangan lokal, serta penguatan tata kelola rantai pasok dinilai penting agar kebutuhan bahan pangan untuk MBG dapat berjalan beriringan dengan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
Iman menilai pengelolaan permintaan pangan perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi daerah. Dengan pendekatan tersebut, program MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memberikan ruang bagi produksi pangan lokal.
Dorongan penguatan tata kelola tersebut selanjutnya perlu diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diukur. Publik perlu mengetahui sejauh mana SPPG di Sumut telah memenuhi standar higiene dan sanitasi, berapa jumlah SPPG yang telah memiliki SLHS, serta bagaimana mekanisme pengawasan terhadap dapur yang belum memenuhi persyaratan.
Begitu pula dengan rantai pasok. Data mengenai kebutuhan bahan pangan MBG, sumber pasokan, porsi bahan pangan lokal, perkembangan harga komoditas yang digunakan, serta keterlibatan petani, peternak, nelayan dan UMKM akan membantu mengukur dampak program terhadap ekonomi daerah.
Dengan demikian, keberhasilan tata kelola SPPG tidak hanya dinilai dari jumlah makanan yang tersalurkan. Aspek keamanan pangan, kecukupan gizi, efisiensi pengadaan, kesinambungan pasokan dan dampaknya terhadap harga pangan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Alfi mengingatkan para pengelola SPPG agar menjalankan tugas dengan disiplin dan integritas.
“Kerjakan amanah ini dengan disiplin, ketelitian, integritas, dan hati. Setiap makanan yang disiapkan adalah makanan untuk keluarga kita sendiri,” pesannya.(AP/red)
