ATAPKOTA.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendukung rencana pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Sumatera Utara. Dalam audiensi pengurus Abpednas di Kantor Gubernur Sumut, Senin (21/9/2026), Bobby meminta program yang dirumuskan organisasi tersebut memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat desa.
Bobby menerima pengurus Abpednas Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan. Dalam pertemuan itu, pengurus menyampaikan rencana Rakerwil yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 sekaligus mengundang Bobby untuk hadir dalam kegiatan tersebut.
“Pemerintah sangat mendukung asosiasi ini yang memiliki tujuan untuk kemanusiaan. Kami rasa kegiatan ini sangat bagus untuk kemajuan organisasi sekaligus berdampak langsung ke masyarakat. Mudah-mudahan segala program yang dirancang nantinya dapat menyentuh langsung masyarakat desa,” ujar Bobby.
Bobby berharap Rakerwil tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi menghasilkan program yang dapat diterapkan di tingkat desa.
Dorongan tersebut menjadi penting karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki posisi dalam tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, program yang dirumuskan organisasi yang mewadahi BPD idealnya memiliki sasaran yang jelas dan dapat dibedakan antara agenda internal organisasi dengan program yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Bobby mengatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kolaborasi dengan Abpednas sepanjang program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga berharap Rakerwil dapat berjalan lancar dan menghasilkan program yang mampu mengakomodasi kepentingan kader sekaligus masyarakat luas.
Ketua DPD Abpednas Sumut Abdul Khair mengatakan pihaknya berencana menggelar Rakerwil bagi para kader pada November mendatang.
“Kami meminta segala program untuk dapat dikolaborasikan bersama dengan pemerintah, karena masyarakat di daerah sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari seluruh jajaran pemerintah,” kata Abdul Khair.
Ia didampingi Bendahara Agus Salim Arja dan sejumlah pengurus lainnya saat bertemu dengan Bobby.
Abdul Khair juga menyampaikan kesiapan Abpednas Sumut untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Ia meminta kesediaan Bobby untuk menghadiri sekaligus membuka Rakerwil tersebut.
Rencana kolaborasi antara organisasi BPD dan pemerintah perlu diterjemahkan ke dalam program yang memiliki target serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Beberapa aspek yang dapat menjadi perhatian antara lain peningkatan kapasitas anggota BPD, penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pengawasan tata kelola pemerintahan desa, serta pendampingan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Di sisi lain, setiap bentuk kerja sama dengan pemerintah juga perlu memiliki mekanisme yang transparan, termasuk sumber pendanaan, pembagian kewenangan, sasaran program, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.
Dengan demikian, Rakerwil Abpednas tidak hanya menghasilkan daftar program kerja organisasi, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk merumuskan agenda yang relevan dengan kebutuhan desa di Sumatera Utara.
Sebelumnya, pengurus DPD dan DPC Abpednas se-Sumatera Utara telah dikukuhkan pada Februari 2026 dalam kegiatan yang juga dirangkai dengan sosialisasi program Jaksa Garda Desa.
Karena itu, Rakerwil November 2026 menjadi momentum bagi organisasi untuk menunjukkan tindak lanjut dari konsolidasi tersebut melalui program yang lebih terukur dan dapat dievaluasi.
Bagi masyarakat desa, keberhasilan Abpednas pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh terlaksananya Rakerwil atau banyaknya program yang dirumuskan, tetapi oleh sejauh mana program tersebut memperkuat tata kelola desa dan menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan di lapangan.(AP/red)
