ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun mendorong kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Simpang Panei–Parapat sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Rencana tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, saat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kementerian Pertahanan RI, H. Haris Haryanto, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Simalungun, termasuk kelanjutan rencana Tol Simpang Panei–Parapat. Pemkab Simalungun memandang ruas tersebut memiliki arti penting bagi konektivitas menuju kawasan Parapat dan Danau Toba, pengembangan pariwisata, aktivitas ekonomi, serta aspek infrastruktur pertahanan di Sumatera Utara.
Dalam audiensi itu, Bupati Simalungun didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun Mixnon Andreas Simamora bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Sementara itu, Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan didampingi Direktur Fasilitas dan Jasa (Dir Fasjas) Ditjen Kuathan beserta jajaran.
Berdasarkan bahan yang disampaikan Pemkab Simalungun, ruas Tol Simpang Panei–Parapat direncanakan memiliki panjang sekitar 40,36 kilometer. Sekitar 38 kilometer dari total panjang tersebut berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
Pemkab Simalungun menyebut keberadaan ruas tersebut diharapkan dapat memperbaiki akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba sekaligus menghubungkan wilayah Simalungun dengan jaringan jalan tol nasional.
Dari sisi ekonomi, pemerintah daerah memproyeksikan keberadaan jalan tol dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa. Infrastruktur tersebut juga diharapkan membuka peluang investasi, mendukung sektor pariwisata, meningkatkan aktivitas perdagangan, serta memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah.
Bupati Anton Achmad Saragih menekankan bahwa pembangunan tol tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Dengan sekitar 38 kilometer ruas tol berada di wilayah kami, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dan tahapan pembangunan dapat terus berlanjut hingga terealisasi,” ujar Anton.
Pemkab Simalungun menyampaikan bahwa proses perencanaan proyek saat ini telah memasuki tahap penyusunan Basic Design dan Studi Kelayakan atau Feasibility Study.
Menurut informasi yang disampaikan dalam audiensi, progres kedua tahapan perencanaan tersebut telah mencapai sekitar 90 persen.
Proses perencanaan melibatkan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Marga Waskita bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum proyek memasuki tahapan pembangunan lebih lanjut. Karena itu, Pemkab Simalungun mendorong agar proses perencanaan dapat terus berlanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Selain membahas aspek konektivitas dan ekonomi, audiensi tersebut juga membahas gagasan untuk mengintegrasikan aspek pertahanan dalam desain infrastruktur jalan tol.
Pemkab Simalungun mengusulkan agar sebagian desain jalan tol dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat tempur.
Dalam bahan yang disampaikan, lokasi yang direncanakan untuk konsep tersebut berada sekitar tiga kilometer dari pintu Tol Simpang Panei.
Pemkab Simalungun mengusulkan agar aspek tersebut dipertimbangkan sejak tahap perencanaan dan penyusunan desain dasar. Dengan demikian, kebutuhan fungsi sipil dan aspek pertahanan dapat diperhitungkan sejak awal apabila secara teknis dan regulasi dinilai memungkinkan.
Pihak Kementerian Pertahanan disebut menyambut positif gagasan tersebut. Integrasi aspek pertahanan sejak tahap perencanaan dinilai dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan infrastruktur sekaligus mengurangi kebutuhan penyesuaian konstruksi apabila fungsi tersebut diperlukan pada masa mendatang.
Bagi Pemkab Simalungun, kelanjutan rencana Tol Simpang Panei–Parapat menjadi salah satu agenda pembangunan yang berkaitan dengan konektivitas, ekonomi, pariwisata, dan infrastruktur strategis.
Dengan sebagian besar ruas yang direncanakan berada di wilayah Simalungun, pemerintah daerah berharap proses perencanaan dapat segera mencapai tahapan berikutnya sesuai kewenangan pemerintah pusat dan pihak terkait.
Pemkab juga menilai peningkatan konektivitas menuju Parapat dan kawasan Danau Toba dapat membuka ruang bagi pertumbuhan kegiatan ekonomi baru apabila pembangunan tersebut nantinya terealisasi.
Namun, realisasi pembangunan tetap bergantung pada hasil studi kelayakan, perencanaan teknis, keputusan pemerintah terkait, serta tahapan pengadaan dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.(AP/red)
