ATAPKOTA.COM, ASAHAN — Dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) di lingkungan PTPN IV Regional II Unit Kebun Sei Kopas, Kabupaten Asahan, menjadi perhatian sejumlah pihak. Informasi mengenai dugaan kehilangan TBS yang disebut terjadi berulang kali memunculkan sorotan terhadap efektivitas sistem pengamanan aset perusahaan.
Salah satu yang menyoroti persoalan tersebut adalah tokoh pemuda Silau Jawa, Rio Sirait, S.Ak. Ia meminta manajemen PTPN IV Regional II melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan, termasuk menelusuri kemungkinan adanya kelemahan pengawasan dalam rantai pengeluaran TBS dari areal perkebunan.
Rio mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, penanganan dugaan pencurian sejauh ini lebih banyak menyasar pelaku yang berada di lapangan. Sementara itu, kemungkinan adanya pihak lain yang mengatur atau membantu aktivitas tersebut, menurut dia, perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan proses hukum.
“Sampai saat ini, dugaan pencurian TBS terus terjadi berulang kali di Kebun Sei Kopas. Yang diketahui diamankan sejauh ini hanya pelaku di lapangan, sementara dugaan adanya pihak yang mengatur belum diketahui hasil penelusurannya,” kata Rio, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Rio, TBS bukan komoditas yang mudah dipindahkan tanpa melalui sejumlah tahapan. Mulai dari proses panen, pengumpulan di tempat pengumpulan hasil (TPH), pemuatan ke kendaraan hingga pengangkutan keluar dari areal perkebunan, terdapat sejumlah titik yang semestinya dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi manajemen apabila dugaan kehilangan TBS memang terus berulang.
“TBS bukan benda kecil yang mudah disembunyikan begitu saja. Ada rangkaian aktivitas mulai dari panen, pengumpulan di TPH, pemuatan ke kendaraan hingga pengangkutan keluar areal perkebunan. Jika hal tersebut diduga terus terjadi, wajar jika muncul pertanyaan, di mana letak pengawasan yang seharusnya berjalan, siapa yang memeriksa dan pihak mana yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut,” ujarnya.
Rio juga menyoroti keberadaan petugas keamanan, pos penjagaan serta pemeriksaan kendaraan yang menurutnya merupakan bagian penting dalam pengamanan aset perkebunan.
Ia meminta titik-titik yang dinilai rawan mendapatkan perhatian lebih, termasuk kawasan Kampung Siou di wilayah Silau Jawa.
“Daerah-daerah yang dinilai rawan wajib mengaktifkan kembali palang jalan dan memperketat pola patroli secara berkala. Berdasarkan informasi yang saya ketahui di wilayah Silau Jawa, khususnya daerah Kampung Siou, pengamanan di titik tersebut perlu berjalan lebih aktif,” katanya.
Rio meminta setiap kendaraan yang keluar melalui jalur perkebunan diperiksa sesuai prosedur.
Menurutnya, pola patroli juga perlu dievaluasi agar pengawasan tidak hanya berlangsung pada waktu tertentu.
“Palang jalan jangan dapat dilewati tanpa pemeriksaan yang wajar dan sesuai prosedur. Pola patroli juga perlu disesuaikan agar tidak hanya berjalan pada jam-jam tertentu saja,” ujarnya.
Ia menilai penguatan pengawasan di titik rawan penting dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan jalur keluar-masuk perkebunan.
Selain penguatan patroli dan pemeriksaan kendaraan, Rio mengusulkan penerapan rotasi wilayah bagi personel keamanan.
Menurutnya, rotasi dapat menjadi salah satu langkah pencegahan untuk menjaga objektivitas petugas sekaligus mengurangi potensi terbentuknya hubungan yang tidak semestinya antara petugas dengan pihak luar.
“Sangat diperlukan penerapan sistem rotasi wilayah secara berkala bagi seluruh personel keamanan. Penempatan petugas di satu lokasi terlalu lama dikhawatirkan memicu hubungan yang tidak sehat dengan pihak luar yang berpotensi melahirkan praktik kongkalikong atau kerja sama yang merugikan perusahaan,” katanya.
Namun, Rio menegaskan usulan tersebut bukan bentuk tuduhan terhadap seluruh personel keamanan.
“Sistem rotasi ini bukan untuk mencurigai semua pihak, melainkan sebagai langkah pencegahan agar pengamanan tetap berjalan objektif, profesional dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pribadi,” ujarnya.
Terkait informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak internal, Rio meminta persoalan tersebut tidak disimpulkan sepihak.
Ia menekankan pentingnya proses pemeriksaan yang objektif dan berbasis bukti serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum maupun pihak internal lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, kita tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah sampai adanya kepastian hukum dari pihak berwenang,” katanya.
Menurut Rio, apabila memang terdapat dugaan pencurian TBS, penelusuran seharusnya dilakukan terhadap seluruh rangkaian proses, bukan hanya berhenti pada orang yang diamankan di lapangan.
Ia mempertanyakan sejumlah aspek yang menurutnya perlu dijawab melalui penyelidikan, seperti bagaimana kendaraan dapat keluar dari areal perkebunan, apakah dokumen pengangkutan telah sesuai ketentuan serta siapa saja yang terlibat apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.
“Penyelidikan seharusnya tidak berhenti pada orang yang diamankan di lapangan, melainkan perlu ditelusuri secara menyeluruh. Semua pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penyelidikan yang transparan dan berbasis bukti,” ungkapnya.
Rio meminta manajemen PTPN IV Regional II tidak hanya melakukan penindakan ketika dugaan pencurian terjadi, tetapi juga mengevaluasi sistem pencegahan.
Ia berharap pengamanan di titik-titik rawan diperkuat, sistem pemeriksaan kendaraan dievaluasi dan pola patroli disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Jangan hanya menangkap pelaku di lapangan lalu menganggap persoalan selesai. Selama sistem pengamanan belum dibenahi dan titik-titik rawan seperti Kampung Siou belum dikunci dengan palang jalan yang aktif serta patroli yang berjalan secara rutin, kekhawatiran akan terjadinya hal serupa dapat terus berulang,” tegas Rio.
Ia juga meminta apabila terdapat laporan atau bukti mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu, hal tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan sesuai ketentuan.
“Masyarakat menuntut adanya kejelasan dan transparansi. Perbaiki sistem yang dinilai masih lemah ini, telusuri seluruh mata rantai yang diduga meloloskan TBS keluar dan pastikan penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, pernyataan dari manajemen PTPN IV Regional II maupun Unit Kebun Sei Kopas terkait dugaan pencurian TBS, efektivitas sistem pengamanan, serta tudingan mengenai kemungkinan keterlibatan pihak internal belum dimuat dalam keterangan Rio. Konfirmasi dari pihak perusahaan diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi pengamanan dan penanganan dugaan kehilangan TBS tersebut.
Laporan : Erik-atapkota.
