ATAPKOTA.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan fokus mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi setelah mendapat mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyampaikan hal tersebut usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Bahlil mengatakan hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari agenda Asta Cita Presiden Prabowo yang perlu diperkuat melalui koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan program-program tersebut.
“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan sektor ESDM memiliki keterkaitan erat dengan agenda hilirisasi. Ia menyebut sekitar 90 persen dari total investasi hilirisasi berada di sektor ESDM.
“Kantornya akan tetap di Kementerian ESDM sambil kita melihat tahap perkembangan. Karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100 persen, 90 persennya itu ada di sektor ESDM,” ujarnya.
Terkait koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Bahlil menjelaskan bahwa kementerian tersebut tetap menjalankan fungsi sebagai kementerian teknis dan berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Menurut Bahlil, pembagian kewenangan tersebut akan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan mandat yang diberikan Presiden melalui Keputusan Presiden. Ia menyatakan dirinya akan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan.
“Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden karena kita maknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu oleh Bapak Presiden, dan dilimpahkan para pembantu-pembantunya,” kata Bahlil.
Bahlil juga menyinggung kewenangan Presiden dalam pengangkatan menteri dalam sistem pemerintahan presidensial. Ia menyatakan keputusan yang telah ditetapkan Presiden akan menjadi dasar bagi para pembantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pelantikan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan bagian dari perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada sisa masa jabatan 2024–2029. Berdasarkan informasi resmi Sekretariat Negara, Bahlil dilantik bersama sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026.
Dengan jabatan tersebut, koordinasi agenda hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi ditempatkan dalam satu kementerian koordinator. Kementerian ESDM juga mencatat kedua agenda tersebut kini berada dalam satu payung koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.(RE/red)
