ATAPKOTA.COM, JAKARTA — Pemerintah menargetkan peningkatan ekspor dari berbagai sektor sekaligus memperkuat belanja negara pada triwulan IV 2026. Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada periode tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp 1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Rencana tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan perkembangan ekonomi nasional serta langkah pemerintah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Airlangga menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia relatif stabil di tengah dinamika perekonomian global. Laporan yang disampaikan kepada Presiden mencakup pertumbuhan ekonomi, target inflasi, kondisi perbankan, perkembangan investasi, serta strategi untuk meningkatkan ekspor.
“Tadi kami sampaikan bahwa kondisi makroekonomi relatif stabil. Juga disampaikan terkait dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, target inflasi, situasi makro dari perbankan, investasi yang sudah berjalan, dan bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor,” ujar Airlangga.
Untuk meningkatkan kinerja ekspor, pemerintah akan mendorong kontribusi berbagai sektor, termasuk industri manufaktur. Airlangga mengatakan, hambatan yang mengganggu aktivitas ekspor akan ditangani melalui satuan tugas yang telah mendapat penugasan dari Presiden.
“Ekspor kita akan pacu dari seluruh sektor, termasuk manufaktur. Berbagai hal yang bisa mengurangi ekspor nanti akan kita debottlenecking melalui satgas yang sudah diberikan penugasan oleh Bapak Presiden,” katanya.
Langkah tersebut diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat arus ekspor nasional. Namun, keberhasilannya akan bergantung pada penyelesaian hambatan di lapangan dan kemampuan produk Indonesia bersaing di pasar internasional.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi domestik masih terjaga meskipun perekonomian global menghadapi ketidakpastian. Perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa menjadi sejumlah faktor eksternal yang terus dicermati pemerintah.
Menurut Suahasil, aktivitas ekonomi masyarakat juga masih menunjukkan ketahanan. Pemerintah akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan fiskal.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilient. Kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi, kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaan APBN pada sisa tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan akan melakukan penelaahan dan efisiensi belanja untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat guna dan optimal.
Suahasil menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan belanja pemerintah. Sebaliknya, pemerintah tetap menyiapkan belanja dalam jumlah besar untuk menopang aktivitas ekonomi dan menjaga keberlangsungan layanan publik.
“Untuk triwulan IV ini, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun. Jadi, belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun lalu,” jelasnya.
Ia mengatakan, belanja tersebut diharapkan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui layanan publik dan program perlindungan sosial. Bantuan pangan untuk periode triwulan IV juga mulai disalurkan.
Menurut Suahasil, belanja pemerintah dapat menopang konsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain mendorong ekspor dan mengoptimalkan belanja negara, pemerintah juga menaruh perhatian pada stabilitas sektor keuangan.
Suahasil menyatakan bahwa koordinasi dengan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Pemerintah juga mendukung peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan mikroprudensial.
“Tentu nanti bersama Bank Indonesia kita akan terus bekerja sama memastikan stabilitas sektor keuangan Indonesia dan kita akan terus mendukung teman-teman di OJK yang melakukan pengawasan mikroprudensial,” pungkasnya.
Kebijakan peningkatan ekspor, optimalisasi belanja APBN, dan penguatan koordinasi sektor keuangan menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Meski demikian, dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional perlu dicermati melalui perkembangan realisasi belanja, kinerja ekspor, inflasi, investasi, dan daya beli masyarakat pada akhir tahun.(RE/red)
