ATAPKOTA.COM, ASAHAN – Mutasi jabatan di lingkungan Polda Sumatera Utara terhadap Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Asahan, AKP Gunawan Efendi, menuai sorotan. Pasalnya, pergantian jabatan tersebut muncul hanya sehari setelah Satres Narkoba Polres Asahan mempublikasikan keberhasilan mengungkap peredaran narkotika dengan barang bukti lebih dari 33 kilogram sabu.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, mutasi tersebut tertuang dalam Telegram Kapolda Sumatera Utara Nomor 80/XI/KEP/2026 tertanggal 11 November 2026.
Sementara itu, sehari sebelumnya, Selasa (10/11/2026), Polres Asahan merilis hasil pengungkapan sejumlah kasus narkotika yang dilakukan Satres Narkoba selama satu bulan terakhir. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan lebih dari 33 kilogram sabu, ekstasi, serta cartridge vape yang diduga mengandung zat etomidate.
Rilis pengungkapan kasus tersebut dipimpin langsung Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita dan dihadiri Bupati Asahan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Namun, di tengah publikasi keberhasilan tersebut, kabar mutasi AKP Gunawan Efendi justru memunculkan tanda tanya. Pergantian pejabat yang waktunya berdekatan dengan pengungkapan kasus narkotika berskala besar itu menjadi perbincangan di kalangan wartawan.
Sejumlah insan pers mempertanyakan pertimbangan di balik keputusan tersebut. Mereka menilai, capaian personel dalam memberantas peredaran narkoba semestinya menjadi salah satu aspek yang turut diperhitungkan dalam evaluasi kinerja dan pembinaan karier di tubuh Polri.
Kritik terhadap kebijakan mutasi tersebut disampaikan Ferry Matondang, wartawan senior televisi nasional.
Menurut Ferry, mutasi merupakan hak dan kewenangan pimpinan Polri. Namun, kewenangan tersebut semestinya dijalankan dengan mempertimbangkan rekam jejak, prestasi, serta kontribusi personel terhadap institusi.
“Mutasi memang hak dan kewenangan Kapolda. Tetapi, jangan sampai kerja keras anggota yang berhasil mengangkat citra Polri justru tidak mendapatkan perhatian. Jangan lagi ada istilah gerbong-gerbong, nepotisme, kronisme, atau kepentingan tertentu. Personel yang menunjukkan prestasi dalam tugas harus mendapatkan penilaian yang objektif,” ujar Ferry, Jumat (13/11/2026).
Ia secara khusus mempertanyakan keputusan mutasi terhadap AKP Gunawan Efendi yang selama menjabat Kasat Narkoba Polres Asahan terlibat dalam pengungkapan sejumlah kasus peredaran narkotika.
“Contohnya Kasat Narkoba Asahan. Perwira yang berhasil mengungkap kasus narkoba dengan barang bukti besar, mengapa tidak mendapatkan apresiasi? Justru malah dimutasi. Apakah ketika menandatangani surat telegram mutasi, seluruh rekam jejak dan prestasi yang bersangkutan sudah diperiksa?” katanya.
Ferry juga mempertanyakan sejauh mana pimpinan Polda Sumut memantau aktivitas dan capaian personel di wilayah hukum masing-masing.
Menurutnya, perkembangan pemberantasan narkoba yang dilakukan jajaran kepolisian semestinya menjadi perhatian pimpinan, termasuk melalui laporan resmi maupun publikasi kegiatan institusi.
Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah informasi mengenai waktu terbitnya telegram mutasi.
Berdasarkan informasi yang diterima, keputusan mutasi tersebut keluar ketika AKP Gunawan Efendi bersama sejumlah anggota berada di Jakarta, tepatnya di Mabes Polri, untuk menyampaikan keberhasilan pengungkapan kasus narkoba oleh Satres Narkoba Polres Asahan.
Kegiatan tersebut, menurut informasi yang diperoleh, direncanakan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Jika informasi tersebut benar, waktu penerbitan mutasi menjadi salah satu hal yang patut mendapatkan penjelasan dari institusi kepolisian. Publik berhak mengetahui apakah keputusan tersebut merupakan bagian dari rotasi rutin, penyegaran organisasi, evaluasi jabatan, atau didasarkan pada pertimbangan lainnya.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan mengenai alasan dan pertimbangan resmi mutasi AKP Gunawan Efendi.
Ferry berharap pembenahan internal Polri tidak hanya berorientasi pada pergantian pejabat, tetapi juga memastikan sistem pembinaan karier berjalan secara transparan, profesional, dan berdasarkan prestasi.
Ia mengingatkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen serius, termasuk keberanian memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan hasil nyata dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, pembenahan institusi harus menyentuh seluruh tingkatan organisasi, bukan hanya di lingkungan Mabes Polri, tetapi juga hingga jajaran kepolisian daerah dan satuan kewilayahan.
Ia juga mengingatkan agar praktik nepotisme, kronisme, maupun dugaan transaksi kepentingan dalam penempatan jabatan tidak mendapat ruang di tubuh Polri.
“Jabatan itu hanya sementara dan merupakan titipan. Begitu juga umur kita, tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Kalau kita berbuat baik, masyarakat akan selalu mengingatnya,” ungkap Ferry.
Di luar persoalan mutasi, Ferry juga menyinggung kegiatan sosial yang dilakukan Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudhita bersama Kasat Narkoba AKP Gunawan Efendi pada Senin (9/11/2026), atau dua hari sebelum telegram mutasi diterbitkan.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama Kasat Narkoba mendatangi kediaman seorang anak berusia 11 tahun yang menderita penyakit neurodegeneratif progresif, yakni gangguan yang menyerang sistem saraf dan dapat memengaruhi kemampuan motorik.
Kunjungan tersebut disertai pemberian bantuan sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap kondisi anak tersebut.
Ferry menilai kepedulian sosial seperti itu merupakan bagian dari pendekatan humanis kepolisian yang perlu terus dibangun dalam hubungan antara Polri dan masyarakat.
Polemik mutasi Kasat Narkoba Polres Asahan ini pada akhirnya tidak hanya menyangkut pergantian seorang pejabat, tetapi juga menyentuh persoalan transparansi dan objektivitas sistem pembinaan karier di tubuh Polri.
Keberhasilan mengungkap puluhan kilogram narkotika tentu menjadi catatan kinerja yang patut dievaluasi secara objektif. Namun, keputusan mutasi juga merupakan kewenangan organisasi yang dapat didasarkan pada berbagai pertimbangan.
Karena itu, penjelasan Polda Sumut menjadi penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya: apa pertimbangan di balik mutasi AKP Gunawan Efendi, dan apakah capaian pengungkapan narkotika selama masa jabatannya telah menjadi bagian dari evaluasi pimpinan?
Transparansi atas keputusan tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap personel Polri yang bekerja profesional mendapatkan penilaian berdasarkan kinerja dan integritasnya.
Laporan : Erik-atapkota.
