ATAPKOTA.COM, MEDAN – Persoalan tanah wakaf di Kota Medan yang terkendala administrasi hingga sengketa kepemilikan mendapat perhatian serius Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menggandeng Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat penataan serta penyelamatan aset wakaf agar memiliki kepastian hukum dan tetap terlindungi sebagai aset umat.
Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada nazir sekaligus pengarahan mengenai aspek hukum pengelolaan dan pengamanan tanah wakaf di Gedung PKK Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 17 persil tanah wakaf diserahkan kepada nazir oleh Wali Kota Medan Rico Waas. Penyerahan disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin.
Turut hadir Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar, Kajari Belawan Yusup Dharmaputra, Kepala BPN Kota Medan Hanif, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar, Ketua MUI Kota Medan Hasan Matsum, serta perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan, Sahrul.
Rico Waas mengungkapkan, persoalan tanah wakaf telah menjadi salah satu pengaduan masyarakat yang diterimanya bahkan sebelum dirinya mulai menjalankan tugas sebagai Wali Kota Medan.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut karena tanah wakaf bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, melainkan menyangkut amanah umat dan tanggung jawab bersama dalam menjaga aset keagamaan.
Di lapangan, berbagai persoalan ditemukan. Mulai dari dokumen tanah wakaf yang tidak lagi ditemukan, perubahan nama kepemilikan sertifikat menjadi atas nama pihak lain, hingga penyerahan tanah yang hanya didasarkan pada surat perjanjian sederhana tanpa kelengkapan administrasi yang memadai.
“Permasalahan ini memang tidak sederhana. Ada dokumen yang tidak ditemukan, ada yang sertifikatnya berubah menjadi milik orang lain, bahkan ada yang hanya berdasarkan perjanjian di atas kertas biasa. Karena itu, perlu keseriusan, iktikad baik, dan ikhtiar bersama untuk menyelesaikannya,” tegas Rico.
Untuk mempercepat penyelesaian, Rico meminta dukungan Kejati Sumut, Kejaksaan Negeri Medan, dan Kejaksaan Negeri Belawan dalam memberikan pendampingan serta arahan hukum agar penataan dan pengamanan aset wakaf berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga mendorong penguatan peran BWI sehingga pengelolaan dan perlindungan tanah wakaf di Kota Medan semakin terarah serta memiliki kepastian hukum.
“Jangan sampai persoalan tanah wakaf ini terus berlarut-larut. Kita harus memastikan aset yang sudah diwakafkan benar-benar terlindungi dan manfaatnya bisa dirasakan umat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin menegaskan bahwa perlindungan tanah wakaf harus menjadi perhatian bersama. Tanah yang telah diwakafkan tidak boleh dikuasai, disalahgunakan, ataupun berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Muhibuddin mendorong Pemko Medan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan pengurusan dan sertifikasi tanah wakaf serta tanah rumah ibadah lintas agama.
Menurutnya, pembentukan Satgas penting karena masih terdapat perbedaan data mengenai jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat maupun yang menghadapi persoalan hukum.
Karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah menginventarisasi dan menyinkronkan seluruh data agar permasalahan dapat dipetakan secara jelas dan penyelesaiannya dilakukan secara terukur.
“Data ini yang paling penting kita benahi terlebih dahulu. Harus disinkronkan dan diharmonisasikan supaya kita bisa memetakan bagaimana cara mempercepat penyelesaiannya,” tegas Muhibuddin.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, terdapat sekitar 1.300 bidang tanah wakaf di Kota Medan. Dari jumlah itu, sekitar 1.100 bidang telah bersertifikat, sedangkan sekitar 200 bidang lainnya masih memerlukan penyelesaian, termasuk sekitar 100 bidang yang menghadapi persoalan atau sengketa.
Muhibuddin berharap Satgas segera menyusun strategi dan jadwal kerja yang jelas sehingga persoalan sertifikasi tanah wakaf dapat dituntaskan dalam waktu satu tahun.
“Milestone kita saat ini adalah percepatan sertifikasi. Itu yang pertama harus diselesaikan. Tetapi ke depan, tanah wakaf juga harus bisa dioptimalkan sehingga mampu menghidupi operasionalnya sendiri dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Muhibuddin juga menekankan bahwa persoalan tanah wakaf tidak boleh hanya dibebankan kepada nazir sebagai pihak yang dipercaya mengelola aset tersebut.
Pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya untuk memberikan perlindungan serta membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi para pengelola wakaf.
Ia mengingatkan bahwa tanah wakaf merupakan amanah para pewakif yang diserahkan dengan niat tulus untuk kepentingan umat. Karena itu, keberadaan dan peruntukannya harus dijaga.
“Jangan biarkan nazir menanggung sendiri persoalannya. Mereka mempertahankan tanah itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga harta wakaf agar tetap bisa dimanfaatkan,” tegasnya.
Selain aspek legalitas, Muhibuddin mendorong pengelolaan tanah wakaf secara produktif. Menurutnya, tanah wakaf tidak seharusnya hanya menjadi aset yang tidak berkembang, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan keagamaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mencontohkan lahan di sekitar masjid yang dapat dikembangkan menjadi tempat usaha atau tenant bagi pelaku UMKM, seperti penjualan makanan, buku, perlengkapan salat, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan untuk membantu pembiayaan operasional serta pemeliharaan masjid.
Demikian pula tanah wakaf untuk pemakaman yang dapat dikelola secara profesional dan tertata, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan serta peruntukan wakaf.
Bahkan, pengembangan wakaf produktif dinilai berpotensi membangun sumber pendanaan berkelanjutan untuk membantu pendidikan anak yatim piatu, kesejahteraan lanjut usia, serta mendukung lembaga pendidikan dan pesantren.
“Tanah wakaf jangan menjadi tanah yang mati atau bangunan yang tidak memberikan manfaat. Wakaf harus terus berkembang dan hasilnya dapat dirasakan oleh umat serta masyarakat di sekitarnya,” katanya.
Di sisi lain, Muhibuddin mengingatkan para nazir agar menjalankan amanah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi, termasuk menyampaikan laporan pengelolaan setiap tahun.
Pengawasan juga harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan peruntukan maupun konflik dalam pengelolaan aset wakaf.
Ia meminta Kejaksaan Negeri Medan dan Kejaksaan Negeri Belawan bersama seluruh instansi terkait mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.
Apabila ditemukan tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, penanganannya harus dilakukan secara tegas.
Dengan sekitar 200 bidang tanah wakaf yang masih membutuhkan penyelesaian, pembentukan Satgas dan target penyelesaian satu tahun menjadi pekerjaan penting bagi Pemko Medan bersama Kejati Sumut, BPN, BWI, serta instansi terkait.
Namun, keberhasilan upaya tersebut nantinya tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Kepastian status kepemilikan, perlindungan aset dari penguasaan pihak yang tidak berhak, serta keberlanjutan manfaat wakaf bagi masyarakat juga harus menjadi ukuran keberhasilannya.
Laporan : Mery Bintang-atapkota
