ATAPKOTA.COM, KISARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Asahan Tahun 2026 di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok, ketersediaan pasokan pangan, serta kelancaran distribusi barang menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah kemungkinan meningkatnya permintaan selama periode akhir tahun.
Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Asahan, Arif Budiman Hutasuhut, dalam laporannya menyampaikan bahwa HLM TPID menjadi forum koordinasi antara pemerintah kabupaten, Bank Indonesia, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, pertemuan tersebut diperlukan untuk menyamakan langkah dan merumuskan upaya konkret dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pangan, terutama ketika konsumsi masyarakat meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru.
Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman, menjelaskan strategi 4K sebagai salah satu pendekatan pengendalian inflasi daerah.
Strategi tersebut mencakup empat aspek, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek ketersediaan pasokan, pemerintah dan pemangku kepentingan diminta memastikan stok komoditas pangan strategis mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, keterjangkauan harga dapat didukung melalui operasi pasar, pasar murah, dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kelancaran distribusi perlu dijaga dengan memperkuat pemantauan jalur logistik dan memperpendek rantai pasok. Adapun komunikasi efektif diperlukan untuk menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat sekaligus mencegah kepanikan dalam berbelanja.
Bupati Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa pengendalian inflasi berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah. Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok secara rutin setiap pekan. Hasil pemantauan tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif apabila terjadi kenaikan harga atau gangguan pasokan.
Selain pengawasan harga, Taufik menyoroti pentingnya peningkatan produksi pangan lokal, terutama beras. Ia menyebut pencetakan sawah baru sebagai salah satu upaya yang perlu didorong untuk memperkuat produksi pertanian di Kabupaten Asahan.
“Kita berharap ke depan produksi beras di Kabupaten Asahan semakin meningkat sehingga dapat mewujudkan swasembada pangan secara menyeluruh. Hasil panen harus terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujar Taufik.
Sementara itu, Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan di Asahan masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Salah satunya cabai yang dinilai perlu mendapat perhatian melalui pengembangan produksi lokal.
Rianto juga menyoroti potensi peternakan Asahan, seperti sapi, ayam, kambing, dan telur, yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan cabai serta membudidayakan ikan. Menurutnya, pemanfaatan lahan pekarangan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
HLM TPID tersebut juga diisi pemaparan materi dari sejumlah instansi. Kepala BPS Kabupaten Asahan menyampaikan materi mengenai Early Warning System atau sistem peringatan dini untuk mengantisipasi potensi kenaikan inflasi menjelang Natal 2026.
Kepala KPPN Tanjungbalai memaparkan dukungan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam pengendalian inflasi, stabilitas harga, dan pelaksanaan program pemerintah daerah. Sementara itu, Bank Indonesia Pematangsiantar kembali menyampaikan materi mengenai penguatan koordinasi dan strategi pengendalian inflasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Ahmadi Rahman, perwakilan Dandim 0208/Asahan, Polres Asahan dan Kejaksaan Negeri Asahan, para asisten dan staf ahli bupati, Kepala BPS Kabupaten Asahan, perwakilan Bulog Asahan, Kepala KPPN Tanjungbalai, pimpinan OPD, serta para camat se-Kabupaten Asahan.
Melalui forum tersebut, Pemkab Asahan berharap koordinasi lintas sektor dapat menghasilkan langkah antisipatif untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.
Namun, efektivitas pengendalian inflasi nantinya akan terlihat dari perkembangan harga di pasar, kecukupan stok, kelancaran distribusi, serta kemampuan pemerintah merespons gejolak harga yang berdampak langsung terhadap masyarakat.(AP/red)

































