ATAPKOTA.COM, SUMUT – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong meminta pemerintah kabupaten/kota bersikap lebih proaktif dalam merespons kondisi perekonomian daerah. Permintaan itu disampaikan karena pada Agustus 2025, inflasi tahunan (year on year) di Sumut tercatat sebesar 4,42 persen.
Togap Simangunsong menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat lanjutan percepatan realisasi anggaran dan penanganan inflasi bersama para sekda kabupaten/kota se-Sumut. Rapat berlangsung di Aula Gedung Bina Graha Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 Medan, Senin (8/9/2025). Sebelumnya, ia juga telah memimpin rapat serupa bersama pimpinan OPD Pemprov Sumut.
“Pertemuan ini kita adakan untuk mendorong langkah proaktif terkait kondisi perekonomian di Sumut. Pada minggu lalu, inflasi kita masih di angka 4,42 persen. Idealnya, inflasi Sumut berada di 2,5 persen. Angka itu harus kita kejar agar kondisi masyarakat dan pengusaha tetap stabil,” ujar Togap.
Ia menjelaskan, inflasi tinggi telah menekan daya beli masyarakat. Komoditas penyumbang utama antara lain cabai merah, bawang merah, serta daging ayam. Berdasarkan data, sejumlah komoditas tersebut justru banyak dipasok ke luar Sumut sehingga harga di dalam daerah ikut tertekan.
“Kita harus intervensi. Kebutuhan pokok wajib diprioritaskan untuk masyarakat Sumut. Setelah kebutuhan lokal tercukupi, barulah hasil panen dijual ke luar provinsi,” tegasnya.
Selain menjaga pasokan, Togap meminta kabupaten/kota memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, tim harus rutin memantau perkembangan harga, stok, dan distribusi. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan operasi pasar serta pasar murah.
Di sisi lain, Togap menekankan percepatan realisasi belanja APBD sebagai strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan masih ada daerah yang belum optimal menyalurkan belanja maupun pendapatan.
“Jika uang hanya terendap, inflasi makin terdorong karena daya beli masyarakat melemah. Dengan percepatan realisasi anggaran, kita bisa mendongkrak perputaran uang dan memperkuat ekonomi lokal,” pungkasnya.(And/red)
