Perjanjian Iran–Tiongkok 25 Tahun Gagal, Ekonomi Iran Justru Terpuruk

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Selasa, 9 September 2025 - 03:10 WIB

401,569 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi : Foto Pemimpin ke 2 Negara.

Ilustrasi : Foto Pemimpin ke 2 Negara.

ATAPKOTA.COM – Perjanjian kerja sama strategis selama 25 tahun antara Iran dan Tiongkok, yang ditandatangani pada 2021, semula dipandang sebagai terobosan besar dalam geopolitik Eurasia. Kesepakatan ini dipromosikan sebagai jalan keluar Iran dari isolasi internasional sekaligus peluang Tiongkok memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Namun, empat tahun setelah ditandatangani, perjanjian tersebut lebih banyak melahirkan kekecewaan ketimbang pencapaian.

Iran berharap Tiongkok akan menanamkan investasi besar di sektor energi, infrastruktur, dan teknologi. Selain itu, mekanisme perbankan independen yang tidak bergantung pada dolar atau euro diyakini bisa membantu Iran menghadapi sanksi Amerika Serikat (AS). Para pemimpin di Teheran menggambarkan kesepakatan ini sebagai “jalan keluar emas” dari tekanan ekonomi Barat.

Di sisi lain, Tiongkok melihat Iran sebagai mitra strategis dalam inisiatif Belt and Road Initiative (BRI). Letak geografis Iran yang strategis, kaya energi, serta hubungannya dengan Rusia, seharusnya menjadikan Iran mitra ideal dalam memperluas jejaring ekonomi dan geopolitik Beijing.

Namun, kenyataan berbicara lain. Investasi yang dijanjikan tidak kunjung masuk, proyek minyak dan gas banyak yang mangkrak, dan mekanisme perbankan independen tidak pernah terbentuk. Perdagangan tetap bergantung pada jalur perantara, sementara perusahaan Tiongkok lebih memilih menjual peralatan ketimbang menanam modal langsung.

Dari perspektif Tiongkok, faktor utama yang membuat mereka berhati-hati adalah lingkungan investasi Iran yang tidak stabil, risiko sanksi sekunder dari AS, serta tata kelola ekonomi Iran yang dianggap tidak transparan. Hal ini menjadikan Beijing memilih sikap pragmatis: membeli minyak Iran dengan harga murah, tetapi menghindari keterlibatan dalam proyek besar yang berisiko.

Kegagalan implementasi perjanjian memperparah kondisi domestik Iran. Inflasi melonjak, biaya hidup meningkat drastis, dan krisis energi semakin parah. Presiden Iran bahkan terpaksa meminta maaf atas pemadaman listrik dan gas yang berulang.

Masyarakat Iran yang semula menyambut optimisme kini justru melihat perjanjian itu sebagai simbol kegagalan diplomasi. Kepercayaan publik terhadap janji pemerintah merosot, sementara jurang antara retorika politik dan realitas ekonomi semakin lebar.

Secara geopolitik, kegagalan perjanjian ini menunjukkan keterbatasan strategi “Look East Policy” Iran. Teheran berusaha keluar dari isolasi Barat dengan memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia. Namun, baik Beijing maupun Moskow cenderung bersikap oportunis: mereka mendukung Iran hanya sejauh menguntungkan, tanpa komitmen investasi jangka panjang.

Bagi Tiongkok, hubungan dengan AS dan negara-negara Teluk lebih penting daripada risiko mendukung Iran secara penuh. Beijing tetap menjadi pembeli utama minyak Iran, tetapi berhati-hati agar tidak mengorbankan hubungan dengan Arab Saudi atau Uni Emirat Arab yang juga mitra strategisnya di kawasan.

Kekecewaan terhadap Tiongkok mendorong Iran mencari mitra ekonomi lain. Perdagangan dengan Kazakhstan mencapai rekor baru, sementara perjanjian dengan Uni Eropa untuk menghapus tarif produk industri menunjukkan arah diversifikasi. Namun, langkah ini masih terbatas dan tidak cukup untuk menutupi kegagalan investasi dari Tiongkok.

Selain itu, ketergantungan Iran pada impor pangan dan bahan pokok tetap menjadi masalah besar. Harga daging impor dari Brasil dan Australia terus naik, memperburuk beban rumah tangga.

Perjanjian 25 tahun Iran–Tiongkok kini lebih banyak dipandang sebagai simbol kekecewaan dan ketergantungan daripada pencapaian strategis. Dari perspektif geopolitik, situasi ini menegaskan posisi Iran sebagai negara yang terjebak antara sanksi Barat, sikap pragmatis Tiongkok, dan tekanan domestik yang semakin berat.

Jika tidak ada reformasi struktural yang serius—baik dalam sistem ekonomi maupun tata kelola politik—Iran berisiko semakin terpinggirkan dalam arsitektur geopolitik global. Perjanjian dengan Tiongkok, yang dulu digadang-gadang sebagai batu loncatan strategis, justru bisa dikenang sebagai pelajaran pahit tentang bahaya menggantungkan harapan pada satu mitra besar tanpa dasar kepercayaan dan kepastian.

Sumber : JCPA    | Editor : Redaksi atapkota.

Berita Terkait

bowo Antar Langsung El-Sisi ke Pesawat, Tegaskan Eratnya Persahabatan Indonesia–Mesir
Paradoks Hegemoni Prabowo: Ketika Politik Akomodatif Berpotensi Melahirkan Subaltern Baru
Infantino Sebut Sepak Bola Indonesia Makin Maju, Peluang Jadi Tuan Rumah Event FIFA Terbuka
Terima Presiden FIFA, Prabowo: Sepak Bola Bangun Prestasi dan Karakter Bangsa
Wesly Silalahi Buka Edukasi Pasar Modal bagi PNS Muda, UMKM, PKK dan Bhayangkari
Bobby Nasution Dorong UMKM Sumut Perluas Pasar Lewat Misi Dagang Jatim
Bobby Nasution Ajak IKM Sumut Perkuat Ekonomi Keumatan dan Industri Halal
HGU Socfindo Lae Butar Disebut Berakhir 2023, Mengapa Aktivitas Panen Masih Berjalan

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 10:43 WIB

Sebaran Asap Meluas di Sumut, BMKG Imbau Warga Kurangi Aktivitas Luar Ruangan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 05:45 WIB

Wapres Gibran Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Nilai Tambah Pariwisata Indonesia

Selasa, 13 Oktober 2026 - 22:45 WIB

Bupati Asahan Evaluasi Program MBG, Pengawasan Kualitas Makanan Jadi Prioritas

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:56 WIB

Final Piala Wali Kota Pematangsiantar 2026, SMAN 2 Menang Telak atas SMAN 5

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:55 WIB

Medan Dapat 898 Unit Bedah Rumah, Rico Waas Targetkan Rampung Desember 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:18 WIB

MFCF 2026 Angkat Ulos ke Panggung Fesyen Modern, Rico Waas Bidik Pasar Internasional

Selasa, 13 Oktober 2026 - 21:14 WIB

RAPBD Medan 2027 Prioritaskan Banjir, Insentif Guru Honorer, dan Layanan Kesehatan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:26 WIB

Bobby Nasution Temui Kejati Sumut, Evaluasi Pembangunan 2026 dan Bahas Rencana 2027

Berita Terbaru