ATAPKOTA.COM, SUMUT – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menekan angka pengangguran sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Melalui berbagai program, Pemprov menargetkan penyerapan 10.000 tenaga kerja hingga 2026.
Target itu disampaikan dalam temu pers bertema Perkuat Kolaborasi, Cegah Pekerja Migran Ilegal dan Korban TPPO di Sumut, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut bersama Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Rabu (24/9/2025).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut, Yuliani Siregar, menegaskan bahwa lapangan kerja terbatas sering menjadi pintu masuk terjadinya TPPO. Karena itu, pemerintah memperkuat kerja sama dengan kawasan industri dan perusahaan besar.
“TPPO muncul karena sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan. Untuk itu, Pemprov Sumut menjalin MoU dengan KEK Sei Mangkei guna menyerap 3.000 tenaga kerja pada 2025,” ujarnya.
Selain itu, MoU juga akan dilakukan bersama PT Kawasan Industri Medan (KIM) dan PT Inalum. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan target daerah dalam menyiapkan lapangan kerja untuk 10.000 orang hingga 2026.
Upaya serupa ditempuh melalui Job Fair 2025 yang berhasil menyalurkan 567 orang ke dunia kerja. Sementara itu, penempatan tenaga kerja ke luar negeri tercatat mencapai 1.708 orang pada tahun yang sama.
“Bekerja di luar negeri boleh saja, tetapi harus mengikuti prosedur resmi agar terhindar dari jeratan TPPO,” tegas Yuliani.
Berdasarkan data BPS Sumut Februari 2025, jumlah penduduk usia kerja mencapai 11,56 juta jiwa. Dari angka itu, sebanyak 8,1 juta masuk kategori angkatan kerja, sementara 409 ribu masih menganggur. Selain itu, sekitar 2.000 tenaga kerja ilegal asal Sumut tercatat berada di Malaysia dan harus segera ditangani agar tidak menjadi korban TPPO.
Untuk mencegah persoalan tersebut, Pemprov menggandeng berbagai instansi, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi. Fokusnya ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perluasan lapangan kerja melalui sektor UMKM.
“Kami meminta Dinas Pendidikan menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan kerja terkini, misalnya desainer grafis dan ahli las. Sementara itu, Dinas Koperasi mendukung pembinaan UMKM karena tidak semua wilayah memiliki industri besar. Pembinaan UMKM penting agar lapangan kerja tumbuh merata,” jelas Yuliani.
Langkah berikutnya, Pemprov juga merenovasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja. BLK diharapkan menjadi pusat pembinaan agar tenaga kerja lokal mampu bersaing.
“Semua program ini sejalan dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut untuk menurunkan kemiskinan sekaligus meningkatkan daya saing SDM menuju Sumut unggul, maju, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (An/red)
