ATAPKOTA.COM, SUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Nasution melantik 177 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Ia menegaskan, seluruh pejabat harus menjaga kekompakan dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar program pemerintah berjalan efektif.
“Harus kompak di internal. Jangan ada lagi ego sektoral. Program tidak bisa berjalan hanya dengan satu OPD, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh perangkat,” tegas Bobby Nasution dalam sambutannya di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (8/10/2025).
Bobby menilai, tantangan kerja birokrasi ke depan akan semakin berat. Ia menyebut, pada tahun 2026, Provinsi Sumut akan mengalami penyesuaian dana transfer pusat sebesar Rp1,1 triliun. Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kinerja.
“Penyesuaian anggaran bukan alasan untuk berhenti bekerja. Justru saatnya kita mengefisienkan dan mengefektifkan setiap langkah agar hasilnya nyata,” ujarnya.
Selain itu, Bobby menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan penyegaran organisasi pemerintahan. Ia berharap, momentum ini memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional, meningkatkan kinerja aparatur, dan memastikan pelayanan publik lebih cepat serta responsif terhadap masyarakat.
“Dari 177 pejabat yang dilantik, lebih dari 90 persen merupakan hasil rekomendasi pimpinan OPD masing-masing. Kita ini pelayan masyarakat. Baju kita mungkin keren, pakai pin kanan kiri, tapi esensinya tetap melayani rakyat Sumut. Jangan sombong dan jangan khianati kepercayaan masyarakat,” tegasnya lagi.
Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pimpinan OPD se-Sumut. Sebanyak 25 pejabat lainnya mengikuti prosesi secara daring, menyesuaikan dengan mekanisme pelantikan hybrid yang diterapkan oleh Pemprov Sumut.
Dengan pelantikan ini, Pemprov Sumut menargetkan peningkatan sinergi antar-OPD, sekaligus mempercepat realisasi program prioritas daerah yang selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah. (RAP)
