ATAPKOTA.COM, SUMUT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait menegaskan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bukan ditujukan bagi orang kaya, melainkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan rumah layak.
Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar Sirait dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (10/10/2025).
Acara itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, serta sejumlah kepala daerah dan pelaku industri perumahan.
“Program KUR bukan untuk orang kaya. Program ini harus tepat sasaran, benar-benar membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah sendiri,” tegas Maruarar.
Ia menambahkan, Kementerian PKP terus mendorong perbankan agar aktif menyalurkan pembiayaan, sekaligus memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat agar mampu mengelola kredit secara bertanggung jawab.
Selain itu, Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah mempercepat proses perizinan dan mempermudah birokrasi agar masyarakat dapat segera menikmati manfaat program tersebut.
“Kita buat yang susah jadi mudah, yang lamban jadi cepat. Karena rumah layak adalah hak rakyat, bukan kemewahan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng seluruh pemangku kepentingan melalui perluasan akses pembiayaan, penyederhanaan perizinan, dan penataan kawasan permukiman berkelanjutan.
“Dengan kerja sama yang sinergis, Sumut bisa menjadi provinsi terdepan dalam pelaksanaan program perumahan rakyat. Rumah layak untuk semua, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera, itulah tujuan kita bersama,” ujar Bobby.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota segera memetakan calon penerima rumah subsidi yang benar-benar layak, mempercepat verifikasi, serta melakukan sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan.
Kepada pihak perbankan, ia berharap proses administrasi kredit dipermudah tanpa mengabaikan aturan, sementara pengembang diminta menjaga kualitas rumah dan infrastruktur pendukung.
Menurut Bobby, sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap ekonomi daerah.
“Setiap rumah yang dibangun menggerakkan banyak sektor, mulai dari industri bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menilai sektor perumahan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. Ia menyebut Program Tiga Juta Rumah berpotensi berkontribusi hingga dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Program ini melibatkan banyak pihak, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Karena itu, sinergi lintas sektor sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” tegas Tito.
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong, para kepala daerah se-Sumut, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, perbankan, asosiasi pengembang perumahan, serta pemilik toko bahan bangunan.
Kegiatan ini menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan perumahan layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan. (RAP)
