ATAPKOTA.COM, TAPANULI SELATAN – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Waktu Indonesia Bergerak (WIB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Selasa (14/10/2025).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Polres Tapanuli Selatan segera mengusut dugaan praktik pungutan liar (pungli) sebesar 17–20 persen dari nilai setiap paket proyek di lingkungan Dinas Kesehatan Tapsel.
Koordinator aksi, Alpin Tanjung, mengungkapkan bahwa praktik pungli tersebut diduga melibatkan Sekretaris Dinas Kesehatan Tapsel berinisial S dan seorang rekanan berinisial GM.
“Praktik ini sudah lama berjalan di berbagai OPD. Ini bukan sekadar isu, tapi indikasi kuat permainan proyek yang merugikan masyarakat dan kontraktor,” tegas Alpin di hadapan massa.
Menurutnya, dugaan pungli tersebut telah mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek publik. Ia juga menyesalkan absennya pejabat terkait saat massa meminta klarifikasi.
“Sekretaris Dinas tidak muncul, Bupati juga tidak menemui kami. Hanya staf ahli yang turun tanpa memberi penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Ketua Tim Aksi LSM WIB, Rahmat Nasution, menegaskan agar Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu segera mengevaluasi dan mencopot pejabat yang diduga terlibat.
“Kami menuntut Sekretaris Dinas Kesehatan mundur dari jabatannya jika benar menjadi dalang monopoli proyek. Jika tidak ada tindakan, kami akan turun lagi dengan massa lebih besar,” ucap Rahmat.
Dalam pernyataan sikapnya, LSM WIB menyampaikan empat tuntutan utama, yaitu:
- Polres Tapanuli Selatan diminta mengusut tuntas dugaan pungli proyek di Dinas Kesehatan secara transparan dan profesional.
- Bupati Tapsel diminta mengevaluasi dan mencopot pejabat yang diduga terlibat.
- Pemerintah daerah diminta menghentikan praktik yang merusak integritas pengelolaan anggaran publik.
- Pelaksanaan tender proyek harus dilakukan secara terbuka tanpa permainan atau monopoli.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai tersebut diakhiri dengan penegasan bahwa LSM WIB akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum.
Mereka menilai, langkah cepat penegakan hukum sangat penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di Kabupaten Tapanuli Selatan. (RAP)
