ATAPKOTA.COM, SIMALUNGUN – Kondisi lingkungan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terkesan tidak terawat. Sejumlah ruas jalan dan trotoar di kawasan perkantoran dipenuhi rumput liar serta semak belukar yang tumbuh tanpa penataan.

Pantauan wartawan pada Rabu (11/11/2026) memperlihatkan rumput di sejumlah titik kawasan perkantoran tumbuh tidak beraturan. Bahkan, trotoar yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitas bagi pejalan kaki justru dipenuhi tumbuhan liar hingga permukaannya tertutup rerumputan.
Kondisi tersebut menimbulkan kesan kumuh di lingkungan yang semestinya menjadi representasi wajah pemerintahan Kabupaten Simalungun.
Ironisnya, aktivitas aparatur sipil negara (ASN) terlihat berlangsung seperti biasa di kawasan tersebut. Namun, kondisi lingkungan yang tidak tertata itu seolah luput dari perhatian.
Penelusuran wartawan di sejumlah titik kawasan perkantoran juga tidak menemukan petugas yang terlihat melakukan pembersihan maupun pemangkasan rumput di sepanjang jalan dan trotoar.
Padahal, kebersihan dan pemeliharaan lingkungan perkantoran merupakan bagian penting dari pelayanan publik. Trotoar bukan sekadar pelengkap tata ruang, melainkan fasilitas yang harus dijaga agar dapat digunakan masyarakat secara aman dan nyaman.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengelolaan pemeliharaan lingkungan perkantoran Pemkab Simalungun. Termasuk bagaimana pelaksanaan kegiatan kebersihan, siapa instansi yang bertanggung jawab, serta berapa anggaran yang dialokasikan untuk memastikan kawasan tersebut tetap terawat.
Jika anggaran pemeliharaan dan kebersihan telah dialokasikan, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan.
Jangan sampai anggaran pemeliharaan lingkungan hanya tercatat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, sementara kondisi nyata kawasan perkantoran justru memperlihatkan persoalan perawatan yang belum tertangani.
Pemkab Simalungun, khususnya perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kawasan perkantoran, perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut sekaligus memastikan adanya langkah pembenahan.
Sebab, lingkungan kantor pemerintahan yang bersih, tertata, dan terpelihara bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap fasilitas publik dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Laporan : Andrew T Panjaitan-atapkota.




























