ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar memperpanjang kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar dalam pemberian bantuan dan pelayanan hukum di bidang perdata serta tata usaha negara (TUN). Kesepakatan tersebut ditandatangani Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., bersama Kepala Kejari Pematangsiantar Erwin Purba, S.H., di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Selasa (17/11/2026).
Kerja sama ini ditujukan untuk membantu Pemko menghadapi persoalan hukum di bidang perdata dan TUN, baik melalui proses di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk dukungan yang disiapkan meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai kewenangan kejaksaan.
Wesly mengatakan, pemerintah daerah berpotensi menghadapi berbagai persoalan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Karena itu, kerja sama dengan Kejari diperlukan agar penanganan persoalan hukum memiliki pendampingan dan pertimbangan yang sesuai ketentuan.
“Untuk itu perlu menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara,” kata Wesly.
Menurutnya, kesepakatan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi dan komunikasi antara Pemko dan Kejari, khususnya dalam menangani persoalan hukum perdata. Ia berharap kerja sama itu menghasilkan kesamaan pandangan mengenai langkah penyelesaian masalah hukum yang dihadapi pemerintah daerah.
Wesly menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak agar kerja sama berjalan terintegrasi dan optimal. Ia juga berharap dukungan hukum tersebut dapat berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan serta mendukung pembangunan di Kota Pematangsiantar.
Sementara itu, Kajari Pematangsiantar Erwin Purba menjelaskan bahwa kesepakatan sebelumnya telah berakhir pada Agustus 2026. Penandatanganan kali ini merupakan kelanjutan dari kerja sama antara kedua institusi.
Erwin menyebut Pemko Pematangsiantar telah menjadi mitra atau klien formal Kejari Pematangsiantar. Pihaknya, kata dia, akan berupaya menyelesaikan persoalan yang diserahkan pemerintah kota sesuai fungsi dan kewenangan kejaksaan.
“Kami berupaya seoptimal mungkin menyelesaikan masalah yang diserahkan Pemko Pematangsiantar kepada kami. Semoga hasilnya memuaskan,” ujar Erwin.
Ia menjelaskan, melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN), kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, pemberian bantuan hukum tidak berlangsung secara otomatis karena memerlukan surat kuasa khusus.
“Ke depan, diharapkan terjadi komunikasi yang transparan. Sehingga kejaksaan bisa mencarikan solusi terbaik. Selain bantuan hukum, kejaksaan juga memberikan pelayanan hukum kepada instansi terkait. Kami akan melaksanakan tugas dan misi dengan baik,” terangnya.
Erwin juga mengajak jajaran Pemko agar tidak ragu menyampaikan persoalan hukum yang membutuhkan pendampingan kejaksaan. Ia berharap komunikasi terbuka dapat membantu para pihak menemukan penyelesaian yang tepat.
“Jangan ragu menyampaikan permasalahan hukum. Akan kami selesaikan dengan win win solution. Pemko Pematangsiantar tidak akan mengalami kerugian dan pihak lain juga tidak merasa dikalahkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, Hendra TP Simamora, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa kerja sama diperlukan untuk mengantisipasi persoalan hukum yang mungkin dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam urusan perdata dan TUN.
Menurut Hendra, kerja sama tersebut juga bertujuan meningkatkan koordinasi antarlembaga agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia menyebut sejumlah ruang lingkup yang menjadi perhatian, antara lain penguatan peran JPN, pendampingan dan pencegahan masalah hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pengamanan aset, serta perlindungan kepentingan daerah.
“Sedangkan tujuannya untuk sinergi dalam pemberian bantuan hukum atau pelayanan hukum Pemerintah Kota Pematangsiantar,” kata Hendra.
Dalam kegiatan tersebut, Kejari Pematangsiantar melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr. Muhammad Kenan Lubis, S.H., M.H., turut memberikan penjelasan singkat mengenai tugas dan peran Jaksa Pengacara Negara.
Penandatanganan kesepakatan dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata. Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, serta jajaran Kejari Pematangsiantar.(AP/red)

































