Unit PPA Polres Pematangsiantar Disorot, Penyidikan Dinilai Lamban dan Tidak Transparan

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Senin, 17 November 2025 - 17:17 WIB

40325 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR — Penanganan perkara di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pematangsiantar kembali mendapat sorotan setelah berbagai lembaga pemerhati menilai penyidik lambat merespons perkembangan kasus yang seharusnya ditindak cepat.

Penilaian tersebut muncul karena proses penyidikan dinilai tidak menunjukkan langkah konkret yang melindungi korban dan mempercepat penegakan hukum.

Ketua Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kota Pematangsiantar, Tri Utomo, menilai keterlambatan penyidik sebagai bentuk kelalaian. Ia menyebut penyidik tidak mengambil langkah lanjutan meski telah mengetahui bahwa terduga pelaku tidak lagi tinggal di alamat sebelumnya, tidak bersekolah, dan diduga berpindah ke Aceh maupun Pekanbaru.

“Ketika informasi sudah jelas, penyidik seharusnya bergerak. Kasus anak wajib ditangani cepat,” ujarnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Herdensi Adnin, turut menyoroti lambannya proses penyidikan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan pengambilan tindakan ataupun minimnya informasi ke pelapor dapat masuk kategori maladministrasi.

“Pelapor berhak memperoleh perkembangan kasus. Jika tidak ada pemanggilan ulang ataupun tindak lanjut, itu pelanggaran standar pelayanan publik,” tegasnya.

Ketua Barisan Rakyat Hancurkan Tindakan Ilegal (BARA HATI) juga mengkritik keras penanganan perkara yang dianggap dibiarkan berlarut-larut.

Ia menilai lambannya tindakan penyidik berpotensi membuat pelaku berpindah kota tanpa hambatan.

“Penundaan seperti ini berbahaya. Pelaku bisa menghilangkan jejak,” katanya.

Untuk memastikan informasi, awak media menghubungi penyidik pembantu Briptu Josua D. Sinaga melalui pesan WhatsApp.

Ia menyebut tersangka berada di Aceh, namun belum menjelaskan langkah lanjutan penyidikan. Ketika ditanya mengenai penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO), ia hanya menjawab,

“Nanti kita keluarkan ya, Bang,” tanpa memberikan kepastian waktu.

Tri Utomo menyebut jawaban tersebut tidak sesuai prosedur. Ia menegaskan bahwa alasan “LP masih hidup” tidak relevan karena justru laporan aktif mewajibkan penyidik bergerak cepat.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyatakan siap melakukan pemantauan apabila laporan masyarakat terus meningkat.

Kasus ini kini menjadi perhatian publik yang berharap Polres Pematangsiantar meningkatkan profesionalisme, mempercepat proses penyidikan, dan memberikan kepastian hukum tanpa penundaan. (Larsen/red)

Berita Terkait

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini
Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan
PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai Rp22,27 Miliar, Kemendagri Minta Sisa Anggaran Dipercepat
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka
Pemko Pematangsiantar Catat 600–700 Kasus TBC per Tahun, Kader PKK Didorong Aktif di Kelurahan
Humanis di Jalan, Polda Sumut Edukasi Pengendara dalam Operasi Zebra Toba 2026

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:37 WIB

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini

Sabtu, 21 November 2026 - 07:30 WIB

Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan

Jumat, 20 November 2026 - 19:41 WIB

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka

Jumat, 20 November 2026 - 19:17 WIB

Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas

Jumat, 20 November 2026 - 17:47 WIB

Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai Rp22,27 Miliar, Kemendagri Minta Sisa Anggaran Dipercepat

Jumat, 20 November 2026 - 16:36 WIB

Pemko Pematangsiantar Catat 600–700 Kasus TBC per Tahun, Kader PKK Didorong Aktif di Kelurahan

Jumat, 20 November 2026 - 13:50 WIB

Humanis di Jalan, Polda Sumut Edukasi Pengendara dalam Operasi Zebra Toba 2026

Jumat, 20 November 2026 - 08:58 WIB

PTPN IV Kebun Marihat Lakukan Tanam Ulang 313 Hektar Sawit

Berita Terbaru