ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn. menjadi responden pertama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Pematangsiantar saat menerima petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di ruang kerjanya, lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Senin (15/6/2026).
Momentum tersebut menandai dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Pematangsiantar. Dalam kesempatan itu, Wesly mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), pelaku usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.
Turut mendampingi Wali Kota, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Subrata Nata Lumbantobing, S.STP., M.S.P., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing, S.STP., M.Si., Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Pematangsiantar Sari Dewi Rizkiyani Damanik, S.STP., M.Si., serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar Ratnauli Naibaho, S.E., M.Si.
Dalam keterangannya, Wesly menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital, perubahan struktur ekonomi, munculnya berbagai model usaha baru, hingga dinamika ekonomi global menuntut ketersediaan data ekonomi yang lebih rinci, akurat, dan mutakhir.
Menurutnya, melalui Sensus Ekonomi 2026, seluruh aktivitas ekonomi perlu didata secara menyeluruh agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Semua harus tercatat dan terdata. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Wesly.
Ia menjelaskan, Kota Pematangsiantar yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa membutuhkan data ekonomi yang valid untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan pelaku usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih efektif. Semakin baik kualitas data yang dimiliki, semakin tepat pula kebijakan yang dihasilkan,” katanya.
Wesly menambahkan, Sensus Ekonomi merupakan program strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat.
Ia menilai hasil sensus akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Karena itu, Wesly mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur dan sesuai fakta kepada petugas BPS.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Jika pelaksanaan sensus tidak didukung secara optimal, data yang diperoleh berpotensi kurang akurat dan dapat memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan,” tegasnya. (AP/red)
