ATAPKOTA.COM, SAMOSIR – Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Samosir membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat. Untuk mendorong komitmen tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir menggelar kunjungan kerja yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Konvensi Hak Anak (KHA) di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang diikuti 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan itu bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur dan pemangku kepentingan dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, serta Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menegaskan, pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
“Pemkab Samosir berkomitmen untuk terus mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak, menjadi kabupaten yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.
Ia menilai Bimtek KHA menjadi bagian penting untuk memperkuat pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak di Kabupaten Samosir.
Ariston juga mengingatkan empat prinsip dasar KHA, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan.
“Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ariston menyebut pemenuhan hak anak perlu diwujudkan melalui akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, serta ruang bermain ramah anak. Anak juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
“Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” ujarnya.
Dukungan terhadap upaya tersebut juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon. Ia menyatakan DPRD mendukung pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada pemenuhan dan perlindungan hak anak.
Nasip berharap anak-anak Samosir dapat tumbuh dan berkembang di daerahnya sendiri dengan memperoleh perhatian serta kesempatan yang memadai. Ia juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi melalui pendampingan dan pengawasan yang tepat.
“Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” kata Nasip.
Unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan turut menyampaikan dukungan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan memperkuat koordinasi, termasuk dalam pencegahan dan penanganan persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah anak.
Namun, penguatan komitmen tersebut perlu diikuti langkah nyata melalui kebijakan, alokasi anggaran, layanan pengaduan, pencegahan kekerasan, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Dengan demikian, upaya mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak dapat diukur dari pemenuhan hak dan perlindungan yang benar-benar dirasakan anak-anak.(AP/red)

































