ATAPKOTA.COM, PEMATANGSIANTAR – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem perpajakan, dan peningkatan pemanfaatan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir menjadi sejumlah isu yang disampaikan Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., dalam Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Nota jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna IX DPRD Kota Pematangsiantar di Gedung Harungguan DPRD, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, S.H., didampingi Wakil Ketua Ir. Daud Simanjuntak, M.M., dan Frengki Boy Saragih, S.T.
Dalam penyampaiannya, Wesly mengapresiasi tanggapan, pertanyaan, saran, harapan, imbauan, dan masukan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD melalui pemandangan umum terhadap nota keuangan R-APBD 2027.
Menurutnya, masukan legislatif merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.
Wesly menyebut Pemko Pematangsiantar berkomitmen meningkatkan kinerja pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras.
Salah satu perhatian dalam jawaban tersebut adalah optimalisasi PAD. Wesly menegaskan investasi pemerintah harus dikelola secara akuntabel dan profesional serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD tetap diselaraskan dengan program prioritas nasional dan pemerintah provinsi, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemko menetapkan target PAD sebesar Rp290,4 miliar dalam R-APBD 2027. Menurut Wesly, angka tersebut disusun berdasarkan perhitungan realistis dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi daerah.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemko akan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan. Langkah itu diarahkan untuk memperluas penggunaan sistem pemungutan elektronik, menekan potensi kebocoran penerimaan, dan meningkatkan transparansi.
“Perlu dilakukan strategi optimalisasi pajak daerah, di antaranya melalui digitalisasi sistem perpajakan daerah, dengan cara mempercepat sistem pemungutan pajak berbasis elektronik secara menyeluruh, guna menutup celah kebocoran penerimaan dan meningkatkan transparansi,” terangnya.
Selain PAD, Wesly juga menjelaskan langkah Pemko dalam mendukung optimalisasi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir. Upaya yang telah dilakukan, menurutnya, meliputi hibah sejumlah perlengkapan terminal untuk mendukung pelayanan dan operasional, penyediaan bus gratis bagi penumpang dari dan menuju terminal, serta penugasan personel Dinas Perhubungan di persimpangan Jalan AMD.
Personel tersebut bertugas memberikan imbauan dan mengarahkan bus agar masuk ke Terminal Tipe A Tanjung Pinggir.
“Pemerintah Kota tetap melakukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Transportasi Darat dan instansi terkait guna meningkatkan pemanfaatan terminal tersebut, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi kelancaran transportasi dan peningkatan perekonomian masyarakat,” sebutnya.
Di sektor ekonomi lokal, Pemko menyatakan akan mendorong pengembangan produk unggulan melalui pendampingan, pelatihan, dan bantuan sarana prasarana. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga didorong meningkatkan inovasi serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Produk yang menjadi prioritas pengembangan pada 2027 meliputi kain wastra ulos, kerajinan lokal, serta makanan dan minuman olahan lokal.
Terkait tata kelola pemerintahan, Wesly menyatakan Pemko akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas, termasuk melalui pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pada seluruh perangkat daerah.
Langkah tersebut, menurutnya, ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus mencegah terulangnya permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan.
Menutup penyampaiannya, Wesly menyatakan pihaknya terbuka untuk memberikan penjelasan lanjutan apabila jawaban yang disampaikan belum sepenuhnya menjawab hal-hal yang dimaksudkan DPRD.
“Demikian penjelasan dan jawaban yang dapat kami sampaikan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Ranperda Kota Pematangsiantar tentang APBD TA 2027. Apabila ada penjelasan kami tersebut masih ada yang kurang menyentuh terhadap yang dimaksudkan oleh dewan yang terhormat, kami akan memberikan penjelasan pada agenda rapat selanjutnya,” kata Wesly.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., anggota DPRD, para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat di lingkungan Pemko Pematangsiantar.
Target PAD Rp 290,4 miliar dan rencana optimalisasi terminal menjadi sejumlah hal yang perlu dicermati dalam pembahasan R-APBD 2027. Pengujian berikutnya terletak pada dasar perhitungan target pendapatan, kesiapan sistem digitalisasi pajak, serta hasil nyata upaya meningkatkan aktivitas Terminal Tanjung Pinggir dan daya saing UMKM lokal.(AP/red)
































