ATAPKOTA.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah menyiapkan pembentukan holding badan usaha milik daerah (BUMD) yang melibatkan empat perusahaan daerah. Salah satu tahapan yang sedang dibahas adalah perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri Jasa (AIJ) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).
Rencana tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat membacakan jawaban Gubernur atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Hukum PD AIJ menjadi Perseroda AIJ Sumut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (18/11/2026).
Surya menjelaskan, perubahan bentuk hukum PD AIJ diharapkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, meningkatkan profesionalisme manajemen, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai pentingnya pembenahan manajemen BUMD, Surya menegaskan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance.
Pembenahan tersebut mencakup peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta proses pengangkatan direksi dan dewan pengawas yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sependapat bahwa perubahan bentuk badan hukum harus menjamin perbaikan tata kelola dan kinerja perusahaan. Karena itu perubahan PD AIJ menjadi Perseroda perlu diikuti dengan pembenahan manajemen, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten,” ungkap Surya.
Empat BUMD disiapkan masuk holding
Selain perubahan bentuk hukum PD AIJ, Surya menjelaskan bahwa Pemprov Sumut sedang mempersiapkan pembentukan holding BUMD yang melibatkan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), PT Dhirga Surya, dan PD AIJ.
Menurutnya, perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda merupakan salah satu tahapan yang perlu diselesaikan sebelum proses penggabungan atau penataan melalui holding dilanjutkan.
“Langkahnya adalah Pemprov sedang melakukan persiapan pembentukan Holding BUMD yang melibatkan PT PPSU, PT PSU, PT Dhirga Surya, dan PD AIJ. Dan perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda merupakan satu dari sekian tahapan yang perlu diselesaikan sebelum proses penggabungan dilanjutkan,” jelas Surya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap kondisi keuangan, efektivitas pengelolaan, dan pengembangan kegiatan usaha BUMD terus dilakukan. Evaluasi tersebut diperlukan karena salah satu indikator penting keberadaan perusahaan daerah adalah kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Pemprov Sumut juga mendorong setiap manajemen perusahaan menyusun rencana bisnis berdasarkan potensi dan kelayakan usaha, kondisi keuangan, serta peluang pasar. Dengan demikian, perubahan bentuk hukum tidak berhenti pada pemenuhan aspek administrasi dan legalitas.
Surya berharap transformasi tersebut dapat menghasilkan perusahaan daerah yang profesional, sehat, mandiri, produktif, dan berdaya saing serta mampu mengoptimalkan aset daerah.
“Seluruh masukan tersebut merupakan perhatian dan kontribusi yang sangat berharga dalam penyempurnaan Ranperda ini. Sekaligus menjadi bahan penting bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan arah transformasi dan pengembangan PT AIJ (Perseroda) ke depan. Kami berharap Ranperda ini dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembentukan Perda. Sehingga terwujudnya PT AIJ yang profesional, sehat, mandiri, produktif, dan berdaya saing, mampu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony yang memimpin rapat paripurna menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda perubahan bentuk hukum PD AIJ menjadi Perseroda AIJ Sumut akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya. Agenda tersebut dijadwalkan berlanjut dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Sumut.
Dengan demikian, perubahan status PD AIJ belum menjadi keputusan akhir karena masih harus melalui tahapan pembahasan dan mekanisme pembentukan peraturan daerah di DPRD Sumut.(AP/red)
































