Dinas Kominfo Sumut Raih Peringkat Pertama OPD Informatif, Jadi Tolak Ukur Perangkat Daerah

REDAKSI ATAP KOTA.COM

- Redaksi

Kamis, 19 November 2026 - 16:40 WIB

4040 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Suib membuka kegiatan rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumut di Hotel Emerald Garden, Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (19/11/2026).

Asisten Administrasi Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Suib membuka kegiatan rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumut di Hotel Emerald Garden, Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (19/11/2026).

ATAPKOTA.COM, MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meraih peringkat pertama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut dengan predikat informatif. Capaian ini menjadi acuan bagi perangkat daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, terlebih ambang batas minimal nilai predikat informatif kini dinaikkan dari 80 menjadi 90.

Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib menyebut capaian tersebut menjadi tolok ukur bagi OPD lainnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih baik. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (19/11/2026).

Suib mengakui, capaian predikat informatif di lingkungan OPD Pemprov Sumut perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan informasi publik.

Pertama, rotasi atau mutasi pejabat pengelola PPID yang belum diikuti serah terima tugas dan pemahaman teknis. Kedua, koordinasi internal serta alur penyampaian data dari bidang teknis kepada PPID yang belum optimal. Ketiga, kelengkapan dokumen pendukung, seperti Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), serta bukti publikasi informasi berkala.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemprov Sumut menginstruksikan lima langkah strategis bagi perangkat daerah dalam pengelolaan informasi publik. Langkah pertama, standardisasi dan percepatan penerapan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026, termasuk penyusunan SOP yang seragam oleh seluruh OPD.

Selanjutnya, integrasi portal Satu Data dan layanan PPID digital secara real time antara PPID utama dan PPID pelaksana. Langkah ketiga, pembentukan tim fungsional atau admin teknis PPID permanen yang disertai bimbingan teknis rutin.

“Kemudian, pembentukan tim fungsional atau admin teknis PPID permanen disertai bimbingan teknis rutin, audit internal pra-Monev setiap triwulan oleh PPID utama bersama Inspektorat dan pencantuman keterbukaan informasi dalam evaluasi kinerja pimpinan OPD,” kata Suib.

Sementara itu, hasil uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Pusat di Jakarta, yang diikuti 282 badan publik secara nasional dijadwalkan diumumkan pada Desember 2026.

Kabid IKP Dinas Kominfo Sumut Porman Mahulae menyampaikan, rakor tersebut diharapkan menghasilkan kesamaan pelaksanaan keterbukaan informasi, meningkatkan kapasitas pengelola PPID, serta mengoptimalkan penyediaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Rakor tersebut menghadirkan Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat Rini Wulandari dan Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi (FPPI) pada Pusat Penerangan (Puspen) Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rega Tadeak Hakim sebagai narasumber.

Turut hadir Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap. Rakor tersebut diikuti jajaran OPD Pemprov Sumut serta Kadis Kominfo kabupaten/kota se-Sumut.(AP/red)

Berita Terkait

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini
Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan
Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja
Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama
PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka
Tabrakan Maut Kereta Api dan Angkot Hingga Terbakar, Sopir Angkot Tewas
Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai Rp22,27 Miliar, Kemendagri Minta Sisa Anggaran Dipercepat
Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:37 WIB

Pematangsiantar Lepas 290 Atlet ke Porprovsu XII 2026, Empat Cabor Digelar di Kota Ini

Sabtu, 21 November 2026 - 07:30 WIB

Diskominfo Pematangsiantar Ikuti Evaluasi SP4N-LAPOR!, Respons Aduan Publik Jadi Sorotan

Jumat, 20 November 2026 - 23:50 WIB

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Senilai Rp 274 Triliun, Diproyeksikan Buka 30 Ribu Kerja

Jumat, 20 November 2026 - 21:45 WIB

Prabowo dan Xi Jinping Bahas Penguatan Kemitraan Strategis, 10 Kota Cerdas Masuk Agenda Kerja Sama

Jumat, 20 November 2026 - 19:41 WIB

PT KAI Ungkap Kronologi Tabrakan Kereta Siantar Express dengan Minibus, Lokomotif Terbakar dan Tiga Petugas Terluka

Jumat, 20 November 2026 - 17:47 WIB

Realisasi TKD Tambahan Samosir Capai Rp22,27 Miliar, Kemendagri Minta Sisa Anggaran Dipercepat

Jumat, 20 November 2026 - 17:38 WIB

Polda Sumut Ungkap Dugaan Perdagangan Bayi, Tujuh Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 November 2026 - 16:36 WIB

Pemko Pematangsiantar Catat 600–700 Kasus TBC per Tahun, Kader PKK Didorong Aktif di Kelurahan

Berita Terbaru